Bergegas Menggugat Setelah Penetapan KPU

Saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungutan suara ulang (PSU) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia di Gedung KPU, Jakarta, 18 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Dia menjelaskan, naskah permohonan sengketa ke MK tersebut menjabarkan dugaan kecurangan pemilu dari tahap prapemilu, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Pada tahap prapemilu, bukti kecurangan itu adalah adanya dugaan pengerahan aparat untuk memenangkan calon tertentu. Lalu, pada tahap pencoblosan, terjadi banyak masalah yang mengarah kepada kecurangan dan pelanggaran pilpres. Misalnya, kata Ari, masalah teknis, seperti waktu yang berubah, tata cara penyelenggaraan tak sesuai dengan prosedur, hingga masalah aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Sebelum membawa masalah ini ke MK, tim kuasa hukum kubu Anies-Muhaimin sudah melaporkan dugaan kecurangan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun Ari mengklaim, dari ratusan dugaan kecurangan yang dilaporkan, hanya sedikit yang ditindaklanjuti Bawaslu. “Itu pun karena viral baru ditindaklanjuti,” katanya.

Ari menegaskan, timnya tetap akan membawa bukti dugaan pelanggaran pemilu ke MK. Semua bukti sudah dikumpulkan dan sudah diverifikasi. “Semua sudah dibundel dan sudah menjadi daftar bukti kami di persidangan,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Deputi Tim Hukum kubu Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan mereka juga sudah siap mengajukan gugatan dugaan kecurangan pilpres 2024 ke MK. Todung berharap MK mengabulkan permohonan itu. Kemudian, MK meminta KPU menggelar pemilihan umum ulang. “Harus pemilihan ulang,” kata Todung saat dihubungi, Senin, 18 Maret 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta, 15 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Dia mengatakan timnya juga sudah selesai menyusun berkas gugatan. Beberapa bukti dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pun disertakan. “Salah satu bukti dugaan kecurangan itu adalah politisasi bantuan sosial untuk memenangkan calon tertentu,” kata Todung.

Tidak hanya itu, tim kubu Ganjar-Mahfud sudah menyiapkan puluhan pengacara dan saksi. Namun ia enggan menyebutkan nama saksi tersebut. “Ada banyak, tapi saya tidak ingat,” katanya. Menurut dia, timnya tidak perlu membuktikan dugaan kecurangan pemilu kepada Bawaslu lebih dulu. Alasannya, MK menyelesaikan semua masalah yang ada dalam pemilu.

Menanggapi persiapan gugatan tersebut, juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pihaknya siap menjadi pihak terkait dalam gugatan ini. Tim Kampanye Nasional yakin tak ada kecurangan dalam pemilihan presiden. “Sederhananya, kita punya formulir C1 hasil pemilu di Indonesia. Kalau ada kecurangan, tunjukkan di daerah mana. Nanti kita buktikan,” ujar Herzaky, kemarin.

Menurut dia, dugaan kecurangan berupa pengerahan kepala desa bukan dilakukan oleh Prabowo-Gibran, melainkan kandidat dari kubu lain. Ia yakin dugaan kecurangan justru banyak terjadi dalam kontestasi pemilihan legislatif di berbagai daerah. “Bukan justru di pilpres," kata Herzaky.

Pendapat Ahli Tata Negara dan Pengamat

Dihubungi secara terpisah, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan temuan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dapat digunakan sebagai dalih terjadinya selisih penghitungan suara hasil pemilu. Kecurangan itu dapat berupa kesalahan penghitungan formulir hasil pleno C di TPS dengan aplikasi Sirekap, dugaan intimidasi untuk mengarahkan pilihan kepada kandidat tertentu, hingga penggelembungan suara. “Hanya, dugaan kecurangan tersebut lebih baik dilaporkan kepada Bawaslu dulu,” katanya.

Dia menjelaskan, dugaan kecurangan merupakan sengketa proses pemilu yang ditangani Bawaslu. Bila sengketa proses pemilihan di KPU langsung disampaikan ke MK, peluang ditolaknya gugatan itu besar. “Sebab, MK berwenang menguji hasil pemilihan umum,” kata Charles.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ihsan Maulana, mengatakan penanganan dugaan kecurangan TSM sejatinya menjadi kewenangan Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Namun MK bisa membuka ruang untuk mengadili sengketa hasil pemilu dengan dalil pelanggaran dan kecurangan bila Bawaslu tak mampu menyelesaikan. “Jadi masih ada kesempatan,” kata Ihsan, kemarin.

Peluang MK untuk membatalkan hasil pemilu juga terbuka asalkan para pemohon bisa membuktikan aspek kecurangan yang disebutkan terjadi secara TSM tersebut. Dari sisi terstruktur, pemohon sebagai penggugat harus bisa menguraikan adanya pelanggaran yang diduga melibatkan aparat secara struktural, seperti penyelenggara pemilu, pemerintah, ataupun aparatur sipil negara.

Dari aspek sistematis, pemohon harus membuktikan adanya perencanaan yang matang, tersusun, dan rapi. Adapun, dari aspek masif, pemohon harus bisa membuktikan pelanggaran itu bersifat luas dan berpengaruh terhadap hasil pemilu. “Contoh pelanggaran secara masif adalah pelanggaran atau perbuatan itu terjadi lebih di 50 persen dari jumlah total provinsi,” kata Ihsan.

MK sendiri juga sudah menggelar simulasi akbar dukungan penanganan perkara PHPU 2024 di gedung MK, Jakarta, pada Rabu, 6 Maret lalu. Juru bicara MK, Fajar Laksono, menjelaskan, simulasi pra-registrasi terdiri atas pengajuan permohonan, verifikasi berkas, serta registrasi dan pengolahan data permohonan sampai persiapan persidangan. Selanjutnya, simulasi pasca-registrasi, di antaranya penyampaian salinan permohonan, panggilan sidang, dan persidangan. Terakhir, tahapan pasca-putusan PHPU.