Nasib Warga Kampung Cumbi Setelah Istana Lepas Tangan

“Kami sempat menanyakan kepada pihak KSP perihal surat yang dikirim, tapi tidak ada respons,” kata Anno. “Belum ada jawaban pasti soal penggantian ini.”

Anggota LBH Labuan Bajo, Arrio Jempau, mengatakan warkat yang dikirim lembaganya kepada kantor KSP adalah Surat Permohonan Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Masyarakat Nomor 07/LBH/VII/2023. Surat itu juga dilengkapi dengan lampiran surat kuasa khusus, dokumen kronologi permasalahan ganti rugi warga Kampung Cumbi dan Kampung Nalis, data diri warga yang terkena dampak penggusuran, serta alas hak kepemilikan lahan. LBH Labuan Bajo telah mengantongi surat tanda terima tertanggal 28 Juli 2023. “Namun belum ada kejelasan sampai saat ini,” kata Arrio. 

Sawah milik Abdul Kesau menjadi saluran pembuangan air dari gorong-gorong jalan Labuan Bajo-Golo Mori. Dok. Floresa

Warga Menanti Hak tanpa Kepastian

Dominikus Safio Bion, warga Kampung Cumbi, mengatakan ketidakjelasan nasib ganti rugi lahan kini menyebabkan dirinya terserang rasa cemas berlebih. Kekhawatiran terbesar Domi—panggilan Dominikus—adalah tak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. “Rumah kami tidak ada. Sekarang sawah juga rusak terus terendam air karena drainase tertutup jalan,” kata Domi. “Sehingga ganti rugi ini sangat penting bagi kami untuk menyambung hidup.”

Hal serupa diutarakan warga Kampung Cumbi lainnya, Viktor Frumentius. Menurut dia, warga telah melakukan semua yang diperintahkan pemerintah. Dia mencontohkan, masyarakat telah membatalkan rencana demonstrasi pada perhelatan KTT ASEAN. Masyarakat telah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menuntut hak atas lahan mereka yang dirampas negara. Masyarakat juga telah melakukan dialog virtual dengan perwakilan KSP pada 10 Juli lalu. “Jadi, apa yang masih kurang? Apa yang jadi kendala sampai kami tidak ditanggapi?” ujarnya. 

Anno Susabun menjelaskan, dialog pada 10 Juli lalu difasilitasi oleh para pendamping agar warga yang terkena dampak pembangunan jalan Labuan Bajo-Golo Mori dapat menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada perwakilan KSP. “Dalam pertemuan itu, pihak KSP meminta warga melengkapi lebih dulu semua persyaratan dokumen,” kata Anno.

Namun Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta, membantah jika KSP disebut meminta warga melengkapi dokumen persyaratan perihal ganti rugi lahan. Sampai saat ini, kata dia, KSP juga tidak pernah menerima dokumen apa pun yang dikirim oleh masyarakat. “Kami tidak pernah menjanjikan apa pun terkait permintaan ganti rugi lahan ini,” ujarnya. 

Menurut dia, masalah pengadaan tanah proyek pembangunan jalan Labuan Bajo-Golo Mori bukan tanggung jawab KSP, melainkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Begitu pula pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pengerjaan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Foto udara kawasan Mice di jalan Bajo-Golo Mori, Desa Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, 4 Mei 2023. ANTARA/Zabur Karuru

Klaim Pemerintah dan Rencana Perlawanan Masyarakat

Calvin mengklaim proyek pembangunan jalan telah mendapat dukungan dari seluruh pihak. “Proyek jalan tersebut selesai dengan baik dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata dia.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah berkomunikasi dengan warga kampung yang terkena dampak pembangunan jalan. Setelah melalui serangkaian musyawarah, kata dia, masyarakat ataupun pemilik tanah telah menyatakan kesediaan untuk menyerahkan secara sukarela guna mendukung pembangunan dan peningkatan jalan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dan fotokopi kartu identitas warga yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat selaku penanggung jawab pengadaan tanah. “Warga menyatakan tidak akan menuntut ganti rugi,” kata Calvin. “Jadi, tidak ada yang menerima ganti rugi untuk proyek ini.”

Viktor Frumentius tak menampik ihwal adanya surat pernyataan yang dibuat masyarakat pada masa pengadaan lahan untuk rencana proyek jalan Labuan Bajo-Golo Mori. Namun, menurut dia, surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh masyarakat dalam kondisi tertekan. Warga terpaksa meneken surat pernyataan untuk tidak menuntut ganti rugi lahan karena sangat menginginkan adanya akses yang melintasi area perkampungan mereka. “Kami tidak punya pilihan saat itu,” kata Viktor. “Kalau kami tidak tanda tangan, jalan akan dibuat di luar kampung.”

Pendamping warga Kampung Cumbi, Ladislaus Jeharun, mengatakan masyarakat semakin geram dengan tidak adanya kejelasan ihwal persoalan ganti rugi lahan proyek jalan Labuan Bajo-Golo Mori. Menurut dia, warga kampung yang terkena dampak proyek itu tengah merencanakan untuk kembali melakukan aksi demonstrasi menuntut penuntasan ganti rugi ini. “Mereka akan memagari jalan karena itu kan masih tanah mereka,” ujar Ladislaus. 

Ladislaus menyatakan telah mengimbau agar warga kampung tidak melakukan aksi memagari jalan, mengingat adanya potensi represi seperti yang pernah terjadi menjelang perhelatan KTT ASEAN. “Kami mengimbau ini hanya jadi opsi selain untuk menggugat di pengadilan,” kata dia. Pada Mei lalu, Ladislaus dan tiga orang lainnya sempat dipanggil oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat untuk memberikan keterangan dalam penyidikan kasus dugaan penghasutan. Tindakan kepolisian saat itu memantik reaksi para pegiat hak asasi manusia karena dianggap sebagai kriminalisasi untuk membungkam suara masyarakat Labuan Bajo.

ANDI ADAM FATURAHMAN