Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, memastikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi kader PDIP meski memiliki Kartu Tanda Anggota atau KTA.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasto mengatakan putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi anggota PDIP ketika dicalonkan oleh partai politik lain. Apalagi, kata Hasto, pencalonan mencederai konstitusi dan demokrasi dengan dibuktikan pelanggaran etik berat Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Anwar Usman dijatuhi sanksi berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Putusan ini memberi karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai calon wakil presiden. Setelah Gibran dicalonkan sebagai cawapres, Jokowi cawe-cawe dalam pemilihan Presiden 2024 untuk memenangkan putra sulungnya tersebut.
Hasto mengatakan pemberhentian Gibran dibuktikan dengan surat dari Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Surakarta tempat KTA Gibran dibuat. Surat tersebut memberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Rumah Tangga PDIP, keanggotaan Jokowi dan keluarganya secara otomatis berhenti.
Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti.
Sebelumnya, mantan Presiden Jokowi mengaku masih menyimpan KTA PDIP saat disinggung awak media ihwal status keanggotaannya di PDIP. “Ya, masih (menyimpan KTA PDIP),” kata Jokowi sambil tersenyum di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 3 Desember 2024.
Status keanggotaan Jokowi di PDIP kembali disinggung usai kader partai banteng Effendi Simbolon dipecat. Effendi dipecat dari PDIP karena dianggap bertemu dengan Jokowi sebelum akhirnya mengalihkan dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.
Jokowi pun tak menampik pernah bertemu dengan politikus Effendi. "Ya bertemu, kenapa kalau bertemu?" kata Jokowi.
Namun, Jokowi mengatakan, soal pemecatan Effendi dari keanggotaan PDIP merupakan kewenangan dari partai. "Itu kan (PDIP memecat Effendi Simbolon) kewenangannya partai,” kata Jokowi.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak tegas menjawab apakah Jokowi masih merupakan kader partai PDIP. Ketika ditanya oleh wartawan, Puan justru menjawab dengan kalimat tanya, sembari melempar senyum.
"Apa ya?" kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 Desember 2024.
Jokowi merupakan kader PDIP sejak 2004. Ia mencalonkan diri sebagai wali kota Solo periode 2005-2010 berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo atau Rudy, yang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Solo. Pasangan itu berhasil memenangkan Pilkada Solo 2005. Kepemimpinan Jokowi-Rudy berlanjut di periode kedua, 2010-2015. Namun, pada 2012, Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta dan menang.
Hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang ketika Gibran Rakabuming Raka justru maju dalam kontestasi Pilpres 2024, sebagai wakil presiden Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Sementara PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo bersanding dengan Mahfud Md.
Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Saat Bansos Wapres Gibran Dituding Pakai Textbook Ala Jokowi
Foto 
