Jalan Panjang Relokasi PKL Malioboro Pindah ke Teras Malioboro Yogyakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan PKL di kawasan Teras Malioboro 2 berkumpul menggelar aksi nirkekerasan pertama pada 14 Juli 2024 berupa doa bersama sembari menyalakan lilin terhadap kericuhan penutupan paksa pagar area berjualan.

Menurut perwakilan Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Yogyakarta, Muhammad Raka Ramadhan, pedagang kecewa dan kesal pagar are Teras Malioboro 2 ditutup pada 13 Juli 2024 sebelumnya sehingga tidak bisa berjualan sebagaimana biasanya dan wisatawan tidak dapat masuk.

Berdasarkan informasi baru yang diterima para pedagang, muncul rencana relokasi jilid 2 di mana pedagang yang telah menempati Teras Malioboro 2 akan kembali dipindah ke Beskalan dan Ketandan. Lokasi baru ini terletak lebih menjorok ke dalam walau masih berada pada ruas Jalan Malioboro. Lokasi Beskalan dan Ketandan tersebut membuat pedagang khawatir karena letak Teras Malioboro 2 saja yang tidak jauh menjorok telah menyebabkan pendapatan pedagang menurun drastis.

Proses relokasi PKL Teras Malioboro 2 dilatarbelakangi adanya pembangunan Jogja Planning Gallery atau JPG, museum modern yang ditujukan menjadi wahana rekam jejak Yogyakarta dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wahana museum ini diperkirakan telah dapat dibuka untuk publik pada 2025 mendatang, sejalan dengan rampungnya proses relokasi PKL Malioboro untuk tahun 2025.

Saat relokasi pertama berjalan pada 2022 lalu, pendapatan pedagang semakin menurun. Menurut pedagang, wisatawan jarang masuk ke kawasan Teras Malioboro 2 meski Malioboro tidak pernah sepi didatangi wisatawan. Kondisi Teras Malioboro 2 yang membentuk lorong memperkecil minat wisatawan untuk membeli dagangan.

Aksi lanjutan untuk menyampaikan keresahan PKL Malioboro terus berlanjut hingga pada 17 Juli 2024 saat ratusan pedagang meninggalkan lapak dagangan menuju halaman Teras Malioboro 2 sembari membawa poster tuntutan. Para PKL Malioboro resah akan Pemerintah Daerah yang tidak melibatkan mereka dalam proses pemutusan relokasi. Beberapa pedagang mengaku mengetahui rencana relokasi 2025 Teras Malioboro melalui media sosial alih-alih petugas Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Rentetan protes mengenai relokasi PKL Malioboro tentu bukan hal baru. Pasalnya, aksi penolakan telah muncul sejak tahun 2022 silam atas aturan pelarangan PKL untuk berjualan di area trotoar Malioboro. Bagi para PKL, proses relokasi dilakukan secara paksa dan terburu-buru sejak awal pelarangan penggunaan trotoar untuk berjualan. Tidak ada proses komunikasi dua arah yang dilakukan secara damai dan komunikatif.

Hingga 11 September 2024, para PKL Malioboro masih senantiasa melakukan aksi dengan turun ke Jalan Malioboro Yogyakarta hingga depan Kantor Gubernur DI Yogyakarta. Pedagang yang ikut serta dalam aksi mengemukakan bila pihak mereka telah bersurat berkali-kali ke Pemerintah Daerah untuk berdiskusi secara terbuka untuk menemukan solusi yang menguntungkan seluruh pihak mengenai relokasi PKL, namun tidak ada respon yang diberikan.

Ketua Paguyuban Pedagang Tri Dharma, Upik Supriyati mengatakan, “Saat mencoba berdialog dengan Pemerintah Daerah, kami selalu diarahkan ke Pemerintah Kota Yogyakarta.” Hal tersebut kian membuat para PKL Malioboro geram dan terus menerus mengupayakan bersuara lewat aksi nirkekerasan untuk mencegah dilanjutkannya relokasi.

Salah satu langkah yang juga dilakukan oleh PKL Malioboro yang tergabung dalam paguyuban adalah mengadukan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta ke UNESCO. Pelaporan ini dilakukan karena Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dinilai tidak menjalankan perintah yang sesuai ketika kawasan Sumbu Filosofi diterapkan. Para pedagang Teras Malioboro 2 berharap bahwa suara mereka didengar oleh Pemerintah Daerah sehingga kesejahteraan mereka terjamin.Pribadi Wicaksono berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: 2 tahun Relokasi PKL Malioboro, Awalnya Memadati Trotoar hingga Berujung Pindah ke Teras Malioboro