Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung membagikan kisahnya semasa berkuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pramono mengatakan, dia ‘dipaksa’ lulus oleh dosennya, Joenil Kahar, lantaran dia kerap melakukan aksi demonstrasi yang memprotes kebijakan orde baru yang tengah berkuasa di masa itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya termasuk lulus di ITB itu dipaksa lulus. Bukan karena apa, karena pada waktu itu menjadi Ketua Dewan Mahasiswa ITB, demo terus. Sama Prof. Joenil diluluskan,” kata dia dalam acara obrolan santai tentang Jakarta Kota Ramah Sepeda yang digelar di Kedai Halaman, Jakarta Selatan, Ahad, 26 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pramono bercerita, saat sidang kelulusannya, pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh dosen pengujinya tidak terkait dengan penelitian yang dilakukannya. Dosen tersebut, kata Pramono, bertanya tentang hubungan batu bara dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Mendengar pertanyaan tersebut, Pramono muda tidak terima.
“Saat sidang kelulusan, pertanyaan pertama ke saya adalah ‘Apa hubungan batu bara dengan Kopassus?’ Saya marah banget. Saya bilang, ‘Kalau ini diteruskan saya nggak mau lulus’,” tutur Pramono.
Akan tetapi, kata dia, ketegangan tersebut lekas mencair. Pramono mengatakan, akhirnya dia tetap lulus dan mendapatkan nilai yang baik. Pria kelahiran Kediri, 11 Juni 1963 itu pun tercatat lulus dari jurusan Teknik Pertambangan ITB pada tahun 1988.
Usai lulus dari ITB, Pramono sempat berkarier di beberapa perusahaan pertambangan sebelum terjun ke dunia politik. Melansir dari laman p2k.stekom.ac.id, dalam kariernya Pramono sempat menduduki sejumlah posisi penting di berbagai perusahaan. Antara lain Direktur PT Tanito Harum, Direktur PT. Vietmindo Energitama, Komisaris PT. Yudhistira Haka Perkasa, Komisaris PT. Mandira, dan Komisaris PT. Yudhistira Hana Perkasa.
Pramono memulai karier politiknya pada 2000 dengan bergabung bersama PDIP. Di partai banteng, Pramono sempat menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PDIP. Lalu dia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal PDIP pada 2005.
Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pramono pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI. Dia juga selalu terpilih dalam empat kali gelaran pemilu, yakni pada 1999, 2004, 2009, dan 2014.
Pada Pemilu 1999 dan 2004, Pramono menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan atau Dapil Jawa Timur V. Namun pada Pemilu 2009 dan 2014, Pram maju sebagai calon legislatif di Dapil Jawa Timur VI. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Pramono ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet selama dua periode.
Tahun 2024, Pramono ditunjuk PDIP untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta didampingi Rano Karno sebagai wakilnya. Pasangan ini harus menghadapi Ridwan Kamil-Suswono yang diusung koalisi gemuk pendukung Presiden Prabowo yaitu Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus dan satu lagi calon dari jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Pramono-Rano memenangkan kontestasi itu mengalahkan dua rivalnya. Mereka meraih meraih 2.183.239 suara atau setara 50,07 persen dari total suara sah. Kemenangan pasangan nomor urut 3 ini telah ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2025 lalu.
M. Rizki Yusrial dan Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: Pramono Anung Sebut Masalah Jakarta Tidak Tuntas karena Inkonsistensi Kebijakan