Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Jokowi dan Dua Versi Peringatan Hari Lahir Pancasila

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tahun dan menjadi hari libur nasional.

1 Juni 2021 | 12.41 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 2017. Upacara ini turut dihadiri oleh jajaran menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jendal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian serta beberapa duta besar untuk Indonesia. TEMPO/Ilham Fikri

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini, Selasa, 1 Juni 2021. Peringatan ini memang baru ditetapkan Jokowi dua tahun setelah menjabat presiden, yakni pada 2016.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ada dua wacana atau versi bila ihwal peringatan hari lahir ideologi negara ini. Selain 1 Juni, masih ada pihak lain yang meyakini hari lahir Pancasila jatuh pada 18 Agustus.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rumusan Pancasila pada awalnya dikemukakan oleh Presiden Sukarno dalam pidatonya di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya bersumber dari keragaman budaya bangsa yang diakui secara bersama-sama.

Proses penggalian itulah dan kemudian dijadikan momentum untuk diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila oleh Presiden Jokowi. Bahwa pada 1 Juni sebagai hari lahir dasar dan ideologi negara, Pancasila. Ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Jokowi mengatakan penetapan 1 Juni sebagai libur nasional sudah melewati proses panjang yang dipertimbangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Ini sebuah perjalanan panjang yang sudah dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam," ucap Jokowi 1 Juni 2016 lalu.

Meski begitu, keyakinan hari lahir Pancasila pada 18 Agustus juga masih dimiliki sejumlah pihak. Pada 2020 lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dipimpin oleh Din Syamsudin, mendeklarasikan keyakinan tersebut.

"Deklarasi ini mengingatkan 75 tahun lalu ketika UUD 1945 disahkan pembukaannya, kami sepakati di dalamnya terdapat Pancasila," kata Din dalam orasinya di lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020.

Mengutip dari arsip Majalah Tempo Mei 1987, Dr. Nugroho Notosusanto adalah sosok yang pertama kali memasalahkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Dalam bukunya yang berjudul Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara (PPPDN), Juli 1981, Nugroho menyatakan penggali utama Pancasila adalah Mohammad Yamin, Soepomo, dan Bung Karno. Waktu itu Nugroho menjabat Kepala Pusat Sejarah ABRI.

Ternyata, kehadiran PPPDN ini segera mengundang hujan protes. Antara lain karena banyak yang meragukan kesahihan tulisan itu. Misalnya, naskah pidato Yamin yang dimuat dalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 yang dijadikan acuan Nugroho sebenarnya tidak pernah diucapkan Yamin dalam sidang BPUPKI. Naskah tersebut masuk karena buku itu dihimpun sendiri oleh Yamin.

Pemerintah sendiri sebenarnya pernah mengambil sikap. Pada sidang Dewan Polkam Mei 1978 yang dipimpin Menko M. Panggabean, diputuskan siapa pun boleh memperingati 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Namun, hari itu bukan hari nasional, dan kalau ada acara peringatan bukanlah dari pemerintah atau negara.

Meski begitu, penetapan hari lahir ini pada akhirnya tidak pernah benar-benar diambil keputusan akhirnya. Pada 1978, Wakil Presiden Adam Malik misalnya mengatakan, kita tidak usah mempersulit diri dengan mempermasalahkan kapan tepatnya hari lahir Pancasila.

"Pokoknya, pada tanggal 1 Juni 1945 ada suatu pidato penting," kata Malik. Menurut Adam Malik, Pancasila bukan Borobudur yang harus kita lihat saja, tapi harus dilaksanakan.

Meski begitu, Jokowi yang akhirnya mengambil keputusan untuk memfinalkan bahwa hari lahir Pancasila jatuh pada 1 Juni. Dalam perjalanannya implementasi nilai-nilai Pancasila dinilai Jokowi memerlukan pembinaan terus menerus melalui program yang terencana.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, Jokowi memutuskan pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat dengan BPIP. Badan ini hingga saat ini dipimpin oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang merupakan putri Sukarno.

MAJALAH TEMPO | ANTARA

Egi Adyatama

Egi Adyatama

Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Alumni Universitas Jenderal Soedirman ini sejak awal meliput isu politik, hukum, dan keamanan termasuk bertugas di Istana Kepresidenan selama tiga tahun. Kini menulis untuk desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus