Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.

16 Januari 2024 | 12.19 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ilustrasi guru mengajar siswa berkebutuhan khusus. Dok. Pendidikan Inklusi Cikal

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa rasio penduduk dengan pendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif masih sangat rendah. Persentasenya hanya 0,45 persen dari jumlah populasi produktif Indonesia. Ia pun membandingkan angka ini dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," kata Jokowi dalam pembukaan Forum Rektor Indonesia di Surabaya pada Senin, 15 Januari 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan ini. Salah satunya dengan memperbesar anggaran untuk pembiayaan pendidikan.

Untuk itu, Jokowi akan menggelar rapat pada pekan ini dan mengambil kebijakan. "Enggak tahu anggarannya akan didapat dari mana. Kita carikan agar S2 S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis. Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43," ujarnya.

RI 1 tak menampik bahwa target tersebut membutuhkan anggaran yang besar. Terlebih, saat ini Indonesia tengah mengalami tekanan fiskal. Namun, kata Jokowi, sumber daya manusia sangat penting dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Rentang masa ini, menurut Jokowi akan menjadi kunci, mengingat bonus demografi yang akan terjadi. 

"Pembiayaan pendidikan dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin. Bukan hanya dari APBN dan APBD, tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki. Termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat Matching Fund, ini juga penting," kata Jokowi.

Selama 15 tahun sejak 2009 sampai 2024, besaran porsi APBN untuk pendidikan mencapai Rp 6.400 triliun. Sementara itu, dana abadi LPDP untuk beasiswa telah mencapai Rp 139 triliun sejak pertama kali dibuka.

"Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal LPDP dibuka. Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. (Harus) ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang," kata Jokowi. 

Perihal anggaran, kata Jokowi, sudah menjadi kewajiban untuk mencarikan jalannya. "Agar rasio (lulusan pascasarjana) kita tadi bisa terangkat naik," ujarnya.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus