Juru bicara Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto: Tanggung Jawab di Kepala BIN Daerah

BADAN Intelijen Negara menyatakan bertanggung jawab atas pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Riau dan Surabaya pada Ahad dua pekan lalu. BIN menganggap gerakan yang bertujuan mengganti Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 itu berpotensi ricuh. "Situasi sudah ada tendensi dan memanas. Kami meminta mereka kembali ke Jakarta," ujar juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, dalam konferensi pers pada Senin pekan lalu.

Wawancara berikut ini disusun berdasarkan tanya-jawab Wawan dengan sejumlah media seusai konferensi pers tersebut. Dihubungi lagi pada Jumat pekan lalu untuk wawancara lebih lanjut, ia meminta waktunya diatur. "Saya lagi rapat, nanti diatur lagi," katanya.

Kenapa terjadi penghadangan di Pekanbaru?

Deklarasi itu tidak ada izin. Upaya kami adalah menghindarkan adanya benturan. Saat Neno Warisman datang, sudah ada aksi lempar batu. Kalau dibiarkan dalam acara musik dan deklarasi, dampaknya bisa makin luas.

Siapa yang bertanggung jawab mengenai pemulangan ini?

Sejak ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang dimintai tanggung jawab pertama adalah Kepala BIN daerah selaku Komite Intelijen Daerah.

BIN berpihak dalam pemulangan Neno Warisman ataupun gerakan #2019GantiPresiden?

Perintah pimpinan kami harus netral, tidak berpihak. Siapa pun pemenang pemilihan umum, kami harus mengamankan program-programnya. Setiap tahapan lima tahunan harus selesai. Kalau berpihak, hukumannya berat. Kami tidak seperti itu. Kami menghindari adanya korban dan meminimalisasi benturan.

Kenapa memilih memulangkan Neno ketimbang mengamankan massa?

Ini kewenangan wilayah. Wilayah belum memberikan izin ikut dalam acara itu. Daerah punya perhitungan eskalasinya. Misalnya, ada indikasi dari kelompok sebelah yang mau menyerang, maka akan diberi peringatan agar kegiatan tidak dilakukan.

Kubu sebelah maksudnya mereka yang menolak ganti presiden?

Siapa pun yang terganggu.

Selama ini yang dibubarkan deklarasi #2019GantiPresiden, berarti setiap pembubaran ada ancaman?

Kalau sudah ada pelarangan, berarti ada ancaman.

Di Pekanbaru, ada kontak fisik dan kata-kata kasar. Kenapa itu bisa terjadi?

Kami mencegah kontak fisik, dan jangan sampai terjadi. Namun ketika itu tensi tinggi, apalagi ada perdebatan panjang dan kurang tidur. Itu capek dan manusiawi bisa terjadi. Kami mohon maaf kalau ada sikap yang kasar.

Langkah di Pekanbaru ini berarti sudah tepat?

Iya.

Sejauh mana BIN memantau gerakan #2019GantiPresiden dan di daerah mana saja?

Tidak bisa kami buka. Tapi ada pemetaan wilayah, hijau, kuning, dan merah. Hijau pengamanan biasa saja, kuning dan merah itu berlapis. Kalau ada keinginan mendirikan negara Islam, ya, menangi pemilu.

Menjelang kampanye pemilihan presiden ini ada potensi perpecahan di masyarakat?

Kami berkaca pada 2014 dan pemilihan kepala daerah. Seolah-olah masyarakat terbelah dua dan rawan provokasi. Kami belajar, mana daerah hijau, kuning, dan merah itu. Pengamanan dan antisipasi sesuai dengan tingkat kerawanan sehingga tidak meletup menjadi kerusuhan nasional.