Kapolres Banjarnegara Widianto Poesoko: "Itu Acara Biasa"

Apa tanggapan Anda tentang VCD Kepolisian Resor Banjarnegara itu?

Ya, acara itu benar dan memang ada. Waktunya 29 Mei lalu. Itu pembinaan warakawuri, purnawirawan, dan anggota Bhayangkari. Pesertanya seratus orang lebih. Tempatnya di Aula Polres Banjarnegara.

Apa isi pertemuan itu?

Itu pertemuan biasa, semacam silaturahmi yang dilakukan Polri agar tercipta suasana yang kondusif selama pemilu. Ini agenda rutin Polwil Banyumas. Ini pertemuan keempat sepanjang Mei. Minggu pertama di gelar di Banyumas, kedua di Cilacap, ketiga di Purbalingga, dan keempat di Banjarnegara. Di semua acara itu, Kapolwil yang lebih banyak bicara.

VCD itu kini jadi ramai. Apa tanggapan Anda?

Saya sangat menyesalkan kenapa pertemuan biasa jadi terkesan pertemuan politik. Cuplikan yang ditampilkan dalam video itu sebagian dipotong sehingga bisa menimbulkan pemahaman yang berlainan bagi orang yang melihatnya. Ada pula beberapa bagian yang ditambah oleh oknum.

Dalam pertemuan itu Kapolwil memberikan kode-kode agar memilih pasangan Mega-Hasyim?

Saya tidak menyimak secara detail apa saja yang dikatakan Kapolwil. Tapi yang saya tahu tidak ada kode-kode nama seperti itu. Yang ada adalah salah satu ibu-ibu menyatakan kenapa tidak memilih perempuan menjadi presiden.

Bagaimana dengan kode nuraini yang berarti Megawati?

Tidak ada kode seperti itu. Sepanjang yang saya tahu, Kapolwil tidak pernah mengatakan "hati nurani" dengan ucapan "hati nuraini".

Dalam tayangan itu ada adegan bagi-bagi uang. Untuk apa?

Itu biasa kami lakukan di sini setiap ada acara yang mengundang purnawirawan, warakawuri, atau anggota Bhayangkari. Apalagi purnawirawan. Mereka datang dari berbagai lokasi di seluruh Banjarnegara. Kasihan kalau mereka mengeluarkan uang untuk datang ke sini. Maka uang itu untuk biaya transportasi mereka.

Berapa jumlahnya?

Rp 10 ribu-Rp 20 ribu.

Tapi pemberian itu disebut-sebut sebagai money politics?

Itu tuduhan yang kejam, padahal saya tidak pernah berpikir seperti itu. Selama ini, saya biasa memberikan uang untuk tukang sapu atau satuan petugas pemilu yang berjaga-jaga di posko depan Kantor Polres. Kalau jaga 6 jam, saya kasih Rp 5.000. Kalau berjaga 12 jam, saya kasih Rp 10 ribu. Makan mereka juga kami tanggung. Seperti itu biasa bagi saya.

Dari mana uang yang dibagi-bagi itu?

Uang saya sendiri, bukan uang negara atau institusi. Itu rezeki dan saya senang membagi-bagikannya. Itu sudah biasa saya lakukan sejak menjadi Kapolres tahun 2002 lalu. Sama sekali tidak benar kalau itu disebut money politics.

Apa yang kini akan dilakukan Polres Banjarnegara?

Kami akan melakukan upaya hukum karena kejadian itu merugikan kesatuan. Kami sudah mengantongi namanya dan kami telah melakukan pemanggilan Kamis ini (pekan lalu?Red.). Kami tak akan menyebut nama sebelum pemeriksaan berlangsung. Yang jelas, dia aktivis partai politik.

Tuduhan apa yang akan dipakai?

Pencurian data, Pasal 363 KUHP.

Memangnya data itu milik siapa?

Itu milik internal kami. Misalnya, Anda menggelar acara ulang tahun dengan mengundang kerabat dekat saja, lalu tiba-tiba rekaman acara itu beredar. Nah, begitulah kasus ini.

Berapa orang yang telah diperiksa?

Sejauh ini, tiga orang: dua petugas kami yang bertugas mengurusi masalah dokumentasi dan Sumadio, orang yang melakukan transfer data yang kemudian bocor itu. Sumadio mengaku telah memberikan VCD yang rusak kepada pihak ketiga. Orang ketiga inilah yang kami undang untuk dimintai keterangan.

Memangnya ada berapa VCD yang dibuat?

Semuanya ada lima. Yang satu rusak dan ditinggal di rumah Sumadio. Empat lain-nya sudah kami kirimkan ke Polda Jawa Tengah, Mabes Polri, dan untuk arsip Polres Banjarnegara.