Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menanggapi perihal nasib ujian nasional yang sempat ditiadakan di era Nadiem Makarim. Menurut dia, apabila Ujian Nasional akan kembali diadakan, tujuan dan fungsinya harus jelas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sebenarnya UN itu juga mungkin kita harus pertimbangkan apakah menjadi penentu kelulusan atau UN sebagai data dan informasi bagaimana peta kondisi pendidikan kita secara nasional menyeluruh,” kata Hetifah kepada wartawan saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus Partai Golkar itu juga menyebut ujian nasional sebelumnya dihapus karena adanya masukan terkait beberapa masalah. Pertama, Ujian Nasional kerap membuat siswa dan sekolah takut apabila mendapat nilai dan peringkat yang buruk.
“Kalau dulu kan sekolah takut ya kalau UN-nya jelek karena nanti dia tidak diberikan insentif,” ucapnya. Kedua, Hetifah menyebut banyak terjadi kecurangan di dalam penyelenggaraan UN, baik yang dilakukan oleh siswa maupun sekolah.
Meski demikian, ia mengatakan Komisi X terbuka pada perubahan. Sebabnya, menurut dia, setiap kebijakan memiliki kelemahan. Ia juga menegaskan perlu ada data nasional yang menunjukkan kemampuan siswa dari setiap daerah.
“(Perlu data) untuk bisa membandingkan kondisi dan hasil belajar atau pendidikan dari satu daerah dengan daerah lain, dari satu sekolah dengan sekolah lain, dari satu golongan ekonomi dengan yang lain,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, mengatakan bakal berfokus untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termasuk soal Ujian Nasional. Mu’ti menyebut, saat ini belum ada pembahasan mengenai Ujian Nasional untuk siswa sekolah dasar dan menengah.
“Saya belum ada pembahasan tentang ujian nasional. Saya masih akan banyak mendengar sebelum mengambil keputusan strategis,” kata dia saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Oyuk Ivani Siagian dan Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
