Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, BANDUNG - Pengamat militer yang juga pemerhati politik dari Universitas Padjadjaran Muradi menyebut Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memilih memasangkan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tubagus Hasanudin dan Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan untuk memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat ( Pilgub Jabar ) punya pertimbangan sendiri. Selain tak masuk dalam 10 besar nama kandidat yang diperhitungkan dalam survei Peilkada, keduanya yang orang baru harus bekerja keras.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski begitu,menurut Muradi, Megawati punya alasan untuk menunjuk keduanya. Menurut Muradi, pilihan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati memilih memasangkan calon berlatar belakang TNI-Polisi dalam satu paket di Jawa Barat. “Ini simbolik,” kata Muradi saat dihubungi Tempo di Bandung, Minggu 7 Januari 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hari ini, Minggu, 7 Januari 2018, mengumumkan pasangan calon gubernur di sejumlah daerah, salah satunya Jawa Barat. Dengan bermodal 20 kursi di parlemen, PDIP mengusung pasangan calon gubernur sendirian tanpa menggandeng partai koalisi dengan memilih calon gubernur, Ketua DPP PDIP Jawa Barat Mayor Jenderal TNI (Purnawiran) Tubagus Hasanudin yang disandingkan dengan calon wakil gubernur mantan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan.
Muradi mengatakan, dengan menyandingkan pasangan berlatar belakang militer dan polisi sekaligus PDIP membangun citra bahwa partai tersebut tidak anti terhadap calon berlatar belakang kedua institusi tersebut. “PDIP ingin dicitrakan bahwa mereka tidak anti TNI, tidak anti Polri,” kata dia.
Ketua Umum PDIP Megawati, misalnya saat mengumumkan pasangan calon gubernur Jawa Barat secara khusus menyinggung bahwa partainya bukan ‘partai polisi’. “Saya menangkapnya mereka ingin menegaskan tidak masalah dengan ‘jenderal TNI; ini ditegaskan oleh Megawati bahwa mereak banyak mendukung calon gubernur berlatar belakang TNI sejak dulu. Dan ini ditegaskan sekarang di Jawa Barat,” kata Muradi.
Muradi mengatakan, lewat pasangan ini PDIP juga ingin menegaskan posisinya sebagai partai yang anti dengan kelompok radikal. PDIP juga dinilainya ingin menarik simpati TNI sekaligus. “Ini berkaitan dengan Jawa Barat dicitrakan ‘basis’ kelompok radikal. Memasang Tb atau Anton ini sebagai sinyalemen menegaskan PDIP dalam posisi yang sama dengan TNI dan Polri yang anti kelompok radikal, pro UUD 1945, pro NKRI,” kata dia.
Muradi mengatakan, penempatan kedua pasangan berlatar belakang TNI-Polri ini juga upaya PDIP untuk mengelola pemenangan dengan pendekatan teritorial. Menyandingkan pasangan calon ini diharapkan bisa menjalankan pendekatan teritorial untuk mengelola basis partai. “Ini target utamanya, ini soal konslidasi internal,” kata dia.
Pola tersebut,menurut Muradi, isa dijalankan dalam 6 bulan ini, tetap berat untuk memenangkan pemilihan gubernur Jawa Barat. “Kalau bicara hari ini, berat,” kata dia.
Muradi mengatakan, kendati tidak bisa memenangkan pilkada, PDIP akan tetap diuntungkan karena suara mereka tetap utuh hingga pemilu 2019. “Saya memuji langkah ini tepat untuk menjaga basis suara. Kalau basis suara ini terjaga, dengan asumsi yang 20 persen dalam Pilpres 2014 kemarin, dan mungkin nanti akan bertambah,” kata dia.
Langkah Megawati di Pilgub Jabar, kata Muradi, ujungnya adalah menyelamatkan suara partai tersebut pada Pemilu 2019. “Basis partai ini yang mereka mau jaga, sekaligus juga warning pada kelompkradikal, serta secara simbolik ingin mengatakan TNI dan Polri bisa bersama PDIP. Targetnya gak ingin menang, tapi ujung-ujungnya untuk menyelamatkan suara 2019,” kata dia.
AHMAD FIKRI
Foto 
