Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemangkasan anggaran tidak akan menyentuh belanja pegawai. Dia berujar efisiensi ini juga tidak berkaitan dengan pos belanja anggaran berupa keperluan mendasar kepegawaian di masing-masing kantor pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tidak akan menyentuh biaya atau belanja pegawai. Tidak akan menyentuh belanja pelayanan publik. Termasuk tidak menyentuh keperluan-keperluan dasar kepegawaian di kantornya masing-masing," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Bambang, pemangkasan anggaran juga tidak akan menggangu jalannya program yang ada di kementerian atau lembaga. Iamengatakan efisiensi ini hanya berkaitan dengan belanja barang hingga modal. "Jadi secara umum, efisiensi itu tidak akan membuat kantor itu terganggu dalam menjalankan program, kegiatan kementerian dan lembaga masing-masing," kata dia.
Purnawirawan TNI itu mengatakan pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk menghemat daftar belanja barang. Sehingga, kata dia, efisiensi ini turut menyaring kebutuhan yang dianggap perlu bagi kementerian atau lembaga. "Jadi, betul-betul mengambil item yang kami atau pemerintah anggap tidak produktif atau kurang produktif," kata Bambang.
Dia berujar jika pemangkasan anggaran ini tidak menjadi masalah bagi Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). "Jadi, secara umum sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan efisiensi itu," kata dia.
Meski demikian, kementeriannya tetap terkena dampak dari pemangkasan anggaran tersebut. Dia mengatakan Kemensetneg terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 517.583.722.000 dari total anggaran sebanyak Rp 2.901.862.847.000.
"Efisiensi anggaran belanja Kementerian Sekretariat Negara pada APBN 2025 ditetapkan sebesar 17,84 persen dari total pagu alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025," kata Bambang Eko dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis.
Dia mengatakan saat ini anggaran di Kemensetneg tersisa Rp 2.384.125.000 setelah terpangkas. Bambang berujar efisiensi ini merupakan hasil rekonstruksi yang dilakukan kementeriannya dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran. "Identifikasi rencana efisiensi anggaran belanja tersebut, kami mohon dukungan dan persetujuan Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 13," kata dia.
Sebelum anggarannya terpangkas, Bambang mengatakan kementeriannya mengalokasikan untuk dua program. Pertama, untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 2.059.787.152. "Di dalamnya sudah termasuk alokasi untuk kedua satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang bersumber dari PNPB-BLU sebesar Rp 393.662.982.000," ucap Bambang.
Sementara itu, dia mengatakan untuk program kedua yaitu berupa program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Bambang menyebutkan program layanan ini dialokasikan sebesar Rp 842.075.695.000.
