Tumbang Akibat Beban Kerja

Menurut Ichsan, tahapan pungut hitung suara yang menyita banyak waktu adalah ketika petugas KPPS menyalin hasil rekapitulasi suara di formulir C plano ke formulir C1. Selain itu, mereka sempat kesulitan mengunggah data hasil rekapitulasi ke Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap)—aplikasi alat bantu hitung suara milik Komisi Pemilihan Umum. "Berbagai kendala ini perlu dievaluasi karena banyak menyita waktu," ujarnya.

Ia yakin petugas KPPS yang meninggal rata-rata akibat kelelahan. Sesuai dengan data KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Kesehatan, tercatat 84 anggota badan ad hoc Pemilu 2024 meninggal serta 4.567 orang sakit hingga Kamis kemarin.

Angka kematian tersebut lebih rendah dibanding pada Pemilu 2019. Pada pemilu lalu, sebanyak 894 anggota badan ad hoc pemilu meninggal dan 5.175 orang sakit. Anggota badan ad hoc itu di antaranya petugas KPPS, panitia pemilihan setempat, panitia pemilihan kecamatan, dan satuan tugas perlindungan masyarakat.

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. TEMPO/Prima Mulia

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menduga penyebab kematian anggota badan ad hoc pemilu adalah kelelahan. Beban kerja mereka sangat berat karena pemilu digelar secara serentak, dari pemilihan presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, hingga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

"Ini kompleks dan rumit sehingga ke depan perlu evaluasi total. Tidak bisa lagi pemilu serentak dengan lima kotak suara," kata Khoirunnisa, kemarin. "Pemilu serentak membutuhkan penghitungan suara yang lama dan itu berdampak pada beban kerja petugas di lapangan." 

Ia mengatakan lembaganya sudah merekomendasikan solusi untuk mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu, yaitu menggelar pemilu serentak dalam dua sesi. Sesi pertama, pemilihan presiden serta calon anggota DPR dan DPD. Sesi kedua, pemilihan calon anggota DPRD bersamaan dengan pemilihan kepala daerah serentak. Jeda antara sesi pertama dan kedua itu selama dua tahun.

Menurut Khoirunnisa, pemberian tunjangan layanan kesehatan tidak serta-merta membuat beban kerja anggota badan ad hoc pemilu menjadi lebih ringan. Beban kerja mereka pada pemilu tahun ini justru tetap sama dengan Pemilu 2019.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay sependapat dengan Khoirunnisa. Hadar mengatakan cerminan beban kerja badan ad hoc pemilu terlihat dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 30 sampai 33 peraturan itu mengatur tugas anggota KPPS, dari mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS hingga melakukan pungut hitung suara. 

Hadar menilai tugas tersebut tidak seimbang dengan jumlah struktur anggota KPPS di lapangan. Anggota KPPS hanya tujuh orang. "Semestinya, dengan beban kerja tinggi, jumlah anggota KPPS diperbanyak," katanya.

Ia juga mengatakan upaya mengantisipasi kelelahan saat proses pungut hitung suara semestinya dimulai dari proses rekrutmen anggota badan ad hoc pemilu. Anggota badan ad hoc seharusnya orang-orang yang sehat, tanpa riwayat penyakit, dan bukan orang lanjut usia.

Petugas PPK bersama sejumlah saksi merekapitulasi suara hasil pemilu tingkat kecamatan di salah satu gudang logistik KPU Kota Bandung, Jalan Supratman, Bandung, Jawa Barat, 19 Februari 2024. TEMPO/Prima mulia

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan lembaganya sudah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan risiko kematian anggota badan ad hoc pemilu. Misalnya, KPU membatasi usia mereka, yakni 17-55 tahun. Lalu calon anggota badan ad hoc melalui proses screening kesehatan. Petugas KPPS juga diberi suplemen.

"Ada juga pelatihan yang diterapkan ke semua anggota KPPS agar mereka bisa saling mengingatkan," katanya, kemarin.

Hasyim mengaku penyebab kematian anggota badan ad hoc dalam Pemilu 2024 adalah kelelahan. Faktor ini berbeda dengan pemilu terdahulu, yang sebagiannya akibat anggota badan ad hoc punya penyakit bawaan atau komorbiditas.

Hasyim juga mengakui tugas KPPS cukup berat. Namun ia memastikan KPU sudah lebih baik dalam menangani pemilu tahun ini dibanding pada 2019. Misalnya, honor petugas KPPS dinaikkan menjadi Rp 1,1 juta per orang, belum termasuk potongan pajak 5-15 persen.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman RI mendalami kasus kematian anggota badan ad hoc pemilu tersebut. Andi menilai kasus kematian ini terjadi secara sistemik karena berulang di setiap pemilu. "KPU dan negara harus meminta maaf sebagai bentuk tanggung jawab, selain memberikan santunan," ujarnya.

ANDI ADAM FATURAHMAN | IMAM HAMDI