SATU persatu para peserta dipanggil ke depan untuk menerima diploma. Itu bukti dari telah ikut sertanya mereka dalam penataran P-4 untuk pengusaha swasta --terutama non-pri -- yang berakhir Sabtu siang di Hotel Indonesia Sheraton pekan lalu. Lo S.H. Ginting, Sekretaris Umum Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) yang menjadi panitia bertugas memanggil peserta. Gayanya kocak. Nama-nama tokoh pengusaha terkenal disebutnya dengan "keistimewaan" masing-masing. Misalnya ada yang disebut "Raja Perkayuan Indonesia," "Tokoh Kretek" ataupun "Penguasa Volvo". Wajah semua penerima diploma, yang diserahkan Ketua BP-7 Harry Soeharto, cerah. Begitu menerima diploma, para peserta umumnya disambut dengan ucapan "kionghi" (selamat) dari teman-temannya. Terdengar banyak gurauan seperti: "Sudah Pancasilais sekarang." Tidak Digubris "Saya capek tapi puas," ujar Lo S.H Ginting yang dalam penataran ini terpilih sebagai ketua peserta. Menurut bekas anggota DPR itu kesadaran para peserta tebal dan disiplin mereka tinggi. Mereka taat pada peraturan tata tertib. Selama 5 hari penataran berlangsung mulai jam 08.30 sampai jam 22.00 dengan istirahat makan dan mandi. Sehari diadakan 3 kali absensi. Dari 255 peserta hanya 2 yang gugur, seorang karena sakit dan satunya lagi karena istrinya sakit. Tidak semua peserta diwajibkan membuat paper karena terbatasnya waktu. Namun kini sedang dipertimbangkan untuk membuat program mencari penatar (manggala) melalui penataran selama 2 minggu dengan keharusan membuat paper. Pesertanya dipilih dari kalangan pengusaha yang dipandang mampu. Komentar dari para peserta sendiri atas penataran ini umumnya positif. "Kami harapkan tahun depan seluruh pengusaha sudah harus ditatar P-4," ucap Liem Sioe Liong dari grup PT Waringin Kencana yang mengaku sekarang "lebih mengerti tentang Pancasila." Kata Max Mulyadi Supangkat, Direktur Utama PT Mulya Knitting yang memproduksi kaus dan celana Rider: "Saya merasa tergugah dan terpanggil untuk berbakti pada negara dan bangsa Indonesia. Ibarat kapal, selama ini kapal yang berada di tengah lautan kehilangan kompas. Kini dengan P-4 ini, kompas itu sudah kembali." "Saya mengharapkan pada penataran P-4 lainnya agar diusahakan pengusaha pribuminya lebih banyak," kata Ny. H. Rangkuty dari PT Mulia Sepakat Utama. Pengusaha ini mengaku telah memperoleh manfaat tambahan dari penataran ini, yakni "memperbanyak koneksi." Ir. Ciputra dari PT Pembangunan Jaya mengajukan pendapat yang lain. "Kami mengusulkan pada BP-7 agar papet yang merupakan usul yang dibuat begitu serius dengan perdebatan sengit dan dianggap bermutu jangan disimpan saja dalam laci Tapi supaya benar-benar dikaji oleh pemerintah," ucapnya dalam konperensi pers setelah penataran usai. Atas usul ini Harry Soeharto menjanjikan, hasil diskusi dan pemikiran peserta akan diperhatikan sepenuhnya. Di balik semua pujian ini, tak urung muncul juga pertanyaan yang bernada lain. "Saya sayangkan dalam forum ini masalah negatif yang selama ini banyak disorot masyarakat tidak digubris. Misalnya kasus Pluit atau penyelundupan dan manipulasi lain yang dilakukan non-pri. Kalau itu diungkapkan oleh penyelenggara mungkin akan baik untuk mawas diri," kata seorang peserta yang tak mau disebutkan namanya. Yang mengecewakan banyak peserta adalah dibatalkannya acara pertemuan dengan Presiden di Istana Negara yang direncanakan Sabtu pagi lalu. Tampaknya banyak peserta sejak awal mengharapkan sekali acara ini dan untuk bisa berfoto bersama Presiden. Alasan pembatalan kabarnya karena Presiden harus menerima para Rektor yang mengikuti Rapat Rektor dan Kepala Kanwil P & K seluruh Indonesia yang acaranya direncanakan lebih pagi. Yang juga dianggap belum jelas oleh banyak pihak adalah adanya "Dana Solidaritas Nasional" yang menurut Lo S.H Ginting terkumpul secara spontan atas prakarsa para peserta. Menurut Lo, dana itu ditujukan buat dimanfaatkan di bidang pembangunan pendidikan dan olah raga, memperlancar penyebaran P-4 dan bisa juga untuk kebutuhan mendesak seperti bencana alam dan pelayanan kesehatan. Jumlah dana yang terkumpul saat ini sudah mencapai "ratusan juta rupiah." Siapa yang bakal mengelola dana ini belum jelas. "Sayii kurang setuju dengan cara-cara seperti itu. Adanya dana itu mungkin bakal melahirkan adanya badan baru. Dan itu bisa menjurus ke arah eksklusivisme seperti Baperki dulu," komentar seorang anggota Bakom PKB. Suara yang senada diucapkan oleh serang tokoh pembauran lain. "Saya baru tahu adanya dana itu setelah diumumkan dalam konperensi pers. Itu seakan-akan menghidupkan eksklusivisme di kalangan pengusaha non-pri. Saya tidak setuju itu. Dan karena diajukan dalam kesempatan penataran, para pengusaha itu seperti dipaksa untuk mengeluarkan uang," tegasnya. Kabarnya rencana pengadaan dana ini memang dilahirkan dan digodok oleh beberapa "tokoh" pengusaha saja. Menurut suatu sumber TEMPO, sampai akhir pekan lalu Dana Solidaritas Nasional yang terkumpul sudah melewati Rp 2 milyar. Suatu badan yang diketuai Liem Sioe Liong dengan anggota antara lain Willem Surjadjaja akan mengelola dana ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini