Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Komisi X DPR Tegaskan Pentingnya Saluran Pengaduan Masyarakat untuk Program Makan Bergizi Gratis

Komisi X DPR juga mendorong Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab program membangun jaringan dengan kalangan terkait.

7 Januari 2025 | 15.40 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hetifah Sjaifudian di Kantor Kemendikdasmen, 7 Januari 2025. TEMPO/Rizki Yusrial.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan perlu saluran-saluran yang bisa diakses masyarakat untuk menyampaikan masalah sehubungan dengan program makan bergizi gratis (MBG). Komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga ini menilai, saluran pengaduan tersebut berupa masukan dari orang tua dan sekolah agar dapat memberikan saran untuk perbaikan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Ini kan program baru, ya, kami harus dukung semuanya. Namun, kalau memang ada sesuatu yang menjadi masalah, kami juga harus memberikan saluran-saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan," ujar Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian saat ditemui di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa, 7 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Komisi X DPR juga mendorong Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penanggung jawab program ini tetap membangun jaringan dan kerja sama dengan kalangan terkait, seperti Kemendikdasmen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk DPR sendiri.
"Saluran untuk memberikan komplain dan penanganannya memang harus diciptakan," ujar dia.

Perihal pengaduan, Hetifah mengingatkan, agar jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat yang berujung pada kegaduhan. Komisi X DPR menyatakan kesiapan menerima berbagai pertanyaan dan masukan mengenai program pemerintah tersebut.

Program makan bergizi gratis dimulai pada Senin, 6 Januari 2025. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, selama Januari hingga Maret 2025 diharapkan program tersebut bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat. Penerima manfaat itu terdiri atas balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

Hari pertama pelaksanaan program itu belum menyasar ke seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahap, pemerintah menetapkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 dari 38 provinsi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penerapan program tersebut belum menyeluruh karena penentuan titik lokasi eksekusi program MBG didasarkan pada kesiapan masing-masing daerah. Kesiapan tersebut termasuk infrastruktur yang memadai. “Kami mengedepankan kualitas. Pak Presiden Prabowo Subianto berpesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas tapi kualitas,” kata Dadan seusai rapat bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Hanin Marwah dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus