Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menyebut anggota KPU dan Bawaslu yang baru akan dilantik Presiden Jokowi tiga pekan lagi, bakal kekurangan waktu mempersiapkan Pemilu 2024. Sebab tahapan pemilu sudah akan dimulai pada Juni 2022, sehingga para Komisioner KPU memilki waktu yang sangat mepet mempersiapkannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Padahal menurut Hadar, hal ini sudah terjadi berulang setiap pemilu akan digelar. Namun, tidak evaluasi dari pemerintah untuk memperbaiki sistem tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sangat mepet, ya. Kita akan mengulang terus persiapan selama ini yang serba mepet," ujar Hadar saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Maret 2022.
Mantan Komisioner KPU itu menjelaskan, harusnya Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru sudah bisa mulai bekerja sekarang, walaupun belum dilantik oleh Presiden Jokowi. Dengan begitu, pengurus KPU dan Bawaslu yang baru akan memiliki cukup waktu mempersiapkan Pemilu 2024.
"Yang keliru adalah berpandangan bahwa segala sesuatunya harus menunggu penyelenggara yang baru, cara pandang ini harus diubah. KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang permanen, berkesinambungan. Jangan diukur dari periode masa jabatan kepemimpinannya," kata Hadar.
Sebelumnya, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan Jokowi baru akan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada 11 April mendatang. Juri menyatakan, pelantikan anggota KPU dan Bawaslu baru itu akan dilakukan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan anggota periode 2017-2022.
KSP memastikan hal itu setelah munculnya desakan publik agar Jokowi segera melantik anggota KPU dan Bawaslu baru. Hal itu dinilai sebagai salah satu langkah awal pembuktian presiden terhadap keberlangsungan Pemilu 2024
DPR sebelumnya menolak membahas anggaran Pemilu 2024 karena presiden belum melantik anggota KPU dan Bawaslu baru yang sudah mereka tetapkan pada 17 Februari. Tujuh nama yang ditetapkan sebagai komisioner KPU yakni Betty Epsilon Idrus, Hasyim Asyari, Muhammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.
Sementara, lima anggota Bawaslu terpilih yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.
KSP menyatakan pemerintah tak bisa melantik anggota KPU dan Bawaslu lebih cepat meskipun adanya desakan publik. Juri menyebut bahwa hal itu justru akan menyalahi ketentuan di mana KPU dan Bawaslu memegang masa jabatan 5 tahun. "Sesuai ketentuan masa Jabatan KPU-Bawaslu periode 2017-2022 akan berakhir 11 April 2022," kata Juri.
M JULNIS FIRMANSYAH
Foto 
