Lain Dulu, Lain Sekarang

UPACARA itu berlangsung secara sederhana dan singkat. Laksamana Muda A. Rahman menyerahkan sebuah map warna hijau pada Pangkowilhan I Letjen G. H. Mantik. Lalu meletakkan tongkat komandonya ke atas baki. Juga tali komando berwarna merah yang susah dicopot hingga harus dibantu ajudannya. Begitulah, 24 November lalu, serah terima komando dan tanggung jawab operasi Halilintar telah berlangsung di Tanjung Pinang. Dibentuk pada 1 Juli 1979, Opstar yang semula langsung di bawah Menhankam kini dilimpahkan pengendaliannya pada Laksusda. Banyak pejabat Tanjung Pinang yang kaget atas serah terima ini. Karena sehari sebelum upacara itu berlangsung, masih beredar cerita bahwa Opstar akan dipertahankan dan hanya panglimanya yang akan diganti. Bahkan Laksda A. Rahman sendiri pada 22 November menyebut nama Laksda Ruly Hardjodipuro sebagai calon penggantinya. Kabarnya penunjukan ini berdasar kawat Wapangab Sudomo tanggal 20 November. Tapi rupanya siang 23 November datang kawat baru Wapangab yang mengubah kawat terdahulu. Isinya: pembatalan penunjukan Laksda Ruly dan instruksi penyerahan tanggung jawab dan komando Opstar pada Pangkowilhan I selaku Laksusda Sumatera dan Kalimantan Barat. Kakap dan Teri Kekaburan ini sedikit terungkap oleh keterangan Letjen G.H. Mantik setelah menerima penyerahan. Dilimpahkannya komando dan tanggung jawab pengendalian Opstar pada Laksusda, menurut Mantik, justru merupakan penyempurnaan dan peningkatan fungsi komando itu. Kini di tangan Laksusda, menjadi lebih luas sampai seluruh Sumatera dan Kalimantan Barat. "Jadi lebih mudah dan lebih efektif," ujarnya. Apakah itu berarti tugas utama Opstar memberantas penyelundupan dari membendung arus pengungsi Vietnam akan dihapus? "Tidak. Opstar tidak bubar dan akan jalan terus," lanjut Mantik. Malah, khusus sebagai penangkal terhadap penyelundupan, Opstar akan lebih ketat. Yang bakal lebih ketat diawasi rupanya penyelundupan tradisional. Selama ini terkesan penyelundupan jenis ini diberi kelonggaran untuk terus berlangsung. Dalam berbagai kesempatan, Laksda Rahman sendiri selaku Panglima Opstar diberitakan minta agar yang tradisional itu tidak diganggu, sepanjang benar menyangkut urusan mencari makan penduduk yang hidup di daerah perbatasan. Malah pada 22 November, dalam peragaan sistem pemberantasan penyelundupan di depan sejumlah pejabat Riau yang bertugas menangani penyelundupan, Laksda Rahman "menggaris bawahi" agar penyelundupan tradisional ini tidak diterkam. Namun Letjen Mantik rupanya mempunyai penilaian lain. "Bagi saya, penyelundupan itu tak ada istilah kakap atau teri," ujarnya. Terbunuhnya seorang anggota Babinsa di Batam belum lama ini (TEMPO, 10 November 1979) dianggapnya menunjukkan adanya semacam "perlawanan". Karena itu, menanggapi himbauan terutama dari kalangan Pemda Riau agar kehidupan penduduk di perbatasan yang masih amat tergantung pada Singapura itu dipahami, Mantik malah minta agar orientasi itu segera diakhiri. "Mestinya yang jadi pusat ekonomi mereka bukan Singapura, tapi Tanjung Pinang," kata Pangkowilham itu. Pernah Laksda Rahman selaku Panglima Opstar mengajukan usul agar pada sejumlah kebutuhan pokok daerah Kepulauan Riau itu bisa diberi keringanan bea masuk sampai 40%. "Tapi oleh Menteri Perdagangan ternyata ditolak," lanjut Mantik. Alasannya adalah masalah integritas. Artinya, belum cukup penting alasan untuk memberi suatu keistimewaan khusus pada daerah ini untuk berbeda dari daerah lain. Makanya Mantik minta agar diusahakan suatu sistem, bagaimana ketergantungan yang sudah sangat lama itu bisa segera diubah. Caranya? "Itu tergantung pada pihak Pemda Riau lah," katanya. Apa yang sudah dicapai Opstar dalam usianya yang 5 bulan itu? Menurut penilaian Mantik, Opstar sudah jalan. Setidaknya arus pengungsi Vietnam yang masuk sudah berhasil ditekan. Meskipun menurut data yang ada masih ada yang lolos. Oktober lalu misalnya, masih sekitar 400 pengungsi baru yang masuk. Mengenai penyelundupan, sudah 40 kasus ditangani. Terakhir 19 November lalu, ratusan biji barang elektronik seperti TV berwarna, video tape dan radio kaset yang nilainya lebih Rp 30 juta berhasil digerebek satuan tugas darat Opstar. Menurut pengamatan beberapa kalangan di Tanjung Pinang, penyelundupan masih terjadi karena masih adanya bermacam dispensasi dan kebijaksanaan. Misalnya ada feri yang bisa membongkar barang di gudang swasta. Apakah setelah opstar menjadi bagian Laksusda penyelundupan akan menurun masih harus ditunggu. Toh hasil Opstar dinilai positif. "Setelah adanya Opstar pendapatan Bea Cukai menyolok naik," kata Haryono Sumantri Kepala Wilayah Bea Cukai II Tanjung Balai Karimun tanpa mau memberi angka. Tapi penyelesaian kasus penyelundupan menurut prosedur hukum rupanya masih tetap seret. Malah beberapa kasus tak kedengaran lagi kelanjutan pengusutannya.