Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

Masih Ramai Soal Ijazah Palsu

Kericuhan di univ 17 agustus dalam aksi corat-coret akibat pertentangan kelompok prof. dr. Prajudi Atmosudirdjo dengan yayasan Untag. Yayasan ingin membersihkan Untag dari permainan jual beli ijazah. (pdk)

29 Juli 1978 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

POSTER dan corat-coret muncul di kampus Universitas 17 Agustus (Untag), Jalan Cik di Tiro Jakarta. Isinya: kecaman pada pimpinan Yayasan dan Untag. Poster-poster itu muncul 13 Juli lalu setelah sehari sebelumnya berlangsung timbang terima antara Rektorium yang beranggotakan Wirjono Koesoemo SH, Prof. Dr. Prajudi dan Karna Radjasa MA kepada Rektor sementara drs. Suryadi. Akibatnya, Dies Natalis Untag yang ke 26 tanggal 14 Juli malam lalu terasa sepi. Kurang dari separoh kursi yang tersedia di Gedung Joang, Jakarta, terisi. Penjagaan juga cukup ketat. Soalnya: Senin pagi pekan lalu serombongan pemuda juga menghentikan kuliah dan menyuruh para mahasiswa dan pegawai pulang. Palsu Semuanya ini adalah buntut pertentangan antara kelompok Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo yang sekarang menjabat Dekan FKK (Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan) dengan pihak Yayasan Untag. Bulan Oktober 1977, Prajudi yang menjabat Rektor Untag dan juga Dekan FKK sejak 1963 diberhentikan. Alasannya antara lain: tidak pernah memenuhi permintaan Yayasan untuk memberi laporan keuangan, administrasi maupun ilmiah, dan juga tidak pernah bersedia memenuhi undangan rapat Yayasan. FKK Untag memang ada disebut-sebut sebagai sumber "ijazah yang bisa dibeli". Pernah juga terungkap pegawai negeri dengan ijazah palsu Untag, yang diakuinya didapat dari Sekretariat FKK Untag Jalan Tegalan. Akhir tahun lalu Ketua Yayasan Untag Prof. Rooseno bertekad membersihkan Untag dari permainan jual beli ijazah (TEMPO, 4 Maret 1978). Merasa dituding, Prajudi membantah keras. Diakuinya ada beberapa alumni FKK yang ditarik "sumbangan ijazah" guna membantu menutup defisit dan membiayai pembangunan. Besarnya sumbangan rata-rata Rp 300 ribu. Dikatakannya juga Pertanggungan Jawab Keuangan selama masa jabatannya sudah lama diserahkan pada Yayasan (TEMPO, 25 Maret 1978). Tapi pihak lawannya membantah: "Tidak benar itu. Jangankan pertanggungan jawab keuangan, Buku Induk FKK pun tidak bersedia diserahkannya," kata Karna Radjasa, Bendahara Yayasan. Akibatnya, berapa jumlah mahasiswa FKK tidak pernah diketahui Rektor maupun Yayasan. Begitu juga berapa yang lulus. Antara lain sebabnya karena sekretariat FKK selama ini menempati pavilyun rumah Prajudi. Dody Sumadi berpendapat penghentian Prajudi sebagai Rektor dilakukan dengan tidak adil, "sehingga Bapak keberatan." Alasannya menurut dia, prosedur pemilihan Rektor seperti disebut dalam Statuta, belum dijabarkan. Ia juga menuduh Karna Radjasa berusaha menjadikan Untag sebagai basis kegiatan politik akan melakukan kaderisasi di sana dengan bebasnya. Jumlah mahasiswa Untag sekaran "ditaksir" sekitar 1500 orang. Karna Radjasa menduga dari jumlah itu mahasiswa FKK ada sekitar 500 orang. "Jumlah mahasiswa FKK tingkat I dan II kami ketahui karena mereka kami minta mendaftarkan ulang ke Sekretariat Universitas," katanya. Sekretariat FKK sendiri yang antara lain ikut ditangani salah satu puteri Prajudi ternyata tidak begitu pasti. Mereka menaksir jumlah mahasiswa FKK antara 2500 orang. "Sebab banyak di antara mahasiswa yang kebanyakan sudah bekerja itu mempunyai ijazah sarjana muda yang dikeluarkan tahun enampuluhan. Mereka sering pindah tugas dan menghentikan kuliah untuk sementara," kata seorang pegawai. Mahasiswa FKK sendiri tampaknya tidak seluruhnya tahu tentang aksi-aksi yang terjadi. "Aksi poster itu untuk menuntut agar ujian sarjana muda dan sarana penuh yang mestinya sudah dilaksanakan pertengahan tahun supaya dilaksanakan. Juga agar ijazah bagi mereka yang sudah lulus agar cepat turun," kata seorang mahasiswa. Pejabat rektor drs. Suryadi belum bisa menjelaskan apa yang akan dilakukannya untuk membereskan kemelut di Untag. "Saya baru beberapa hari di sini, jadi semua masalah sedang diolah." Ia menyatakan sudah menerima surat permintaan Prajudi untuk mengundurkan diri mulai 1 Agustus mendatang. "Tapi tidak saya perbolehkan. Ini untuk kepentingan mahasiswa, jangan sampai mahasiswa dirugikan karena kuliah yang terbengkalai dan ujian yang tertunda-tunda." "Yang dikehendaki Yayasan ialah adanya open management di FKK seperti yang diajarkan Prajudi. Ujian jelas, kuliah dan uang kuliah jelas," kata Karna Radjasa. Kericuhan Untag ini selalu dilaporkan ke Kopertis II (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta). Pekan lalu Yayasan malahan juga sudah menemui Kadapol Kodak Metro Jaya dan menyerahkan berkas-berkas dokumen tentang bagaimana cara keluarnya ijazah-ijazah yang tidak wajar dilakukan. "Pangkal kericuhan di Untag hanya pada masalah komunikasi yang tidak lancar, dan yang paling parah adalah kecurigaan," kata Girindro Pringgodigdo SH, Ketua Kopertis II. Ia cenderung untuk menganjurkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. "Kami mau menyelesaikannya dengan baik. Tapi bagaimana kalau tiap kali kita undang Prajudi untuk rapat dia tidak pernah datang?", tanya Karna. Sayangnya, sampai akhir pekan lalu Prajudi tidak bersedia untuk dihubungi TEMPO.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus