Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan dua tantangan utama lembaganya dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Kedua tantangan itu berupa terjadinya kesalahan data, berupa inclusion dan exclusion error. Inclusion error adalah orang yang masuk dalam daftar penerima padahal mereka seharusnya tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Lalu exclusion error adalah orang yang seharusnya tercatat sebagai penerima, tapi mereka justru tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan kesalahan data tersebut yang mendorong pemerintah menyusun data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Saat ini Kementerian Sosial tengah menyusun mekanisme penyaluran bansos sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah data dinamis yang mencakup berbagai perubahan, seperti kematian, perpindahan domisili, dan lainnya. Proses validasi dan verifikasi terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan,” kata Saifullah lewat keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.
Ia mengatakan lembaganya melakukan tiga langkah strategis untuk mengoptimalkan distribusi bansos. Ketiga langkah itu adalah pra-penyaluran, penyaluran, dan evaluasi. Pra-penyaluran meliputi penyesuaian regulasi seperti revisi Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pelaksanaan Program Sembako.
"Termasuk pembentukan satgas penyaluran dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat," kata dia.
Lalu penyaluran bansos akan dilakukan secara serentak dengan pengawasan ketat melalui bagian pengaduan. Kementerian Sosial akan menyiapkan pendampingan sosial untuk memastikan distribusi bansos dilakukan secara benar.
“Kami ingin bansos tidak hanya menjadi perlindungan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan," kata dia.
Selanjutnya, evaluasi bansos dilakukan untuk memperbarui data penerima bantuan secara berkala. Tujuannya, agar bantuan sosial tepat sasaran.
Menurut Saifullah, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan secara penuh mulai triwulan kedua atau ketiga tahun ini. Pemerintah masih akan menggunakan data lama dalam distribusi bansos triwulan pertama 2025.
“Kami akan memastikan tidak ada lagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, atau pihak lain yang tidak berhak mendapatkan bansos,” katanya.
Pemerintahan Prabowo Subianto mempunyai sejumlah program bantuan sosial yang direalisasikan pada 2025. Bantuan sosial itu berupa makan bergizi gratis, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, dan bantuan pangan beras. Makan bergizi gratis merupakan program utama pemerintahan Prabowo. Kegiatan ini merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024.
Program keluarga harapan yang dimulai sejak 2007 bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Penerima akan menerima uang tunai yang dikirim lewat PT Pos maupun bank. Lalu Bantuan pangan non tunai atau kartu sembako. Penerima bantuan ini dapat mencairkannya dengan jalan menukar kartu dengan bahan pangan di e-warung yang ditunjuk oleh pemerintah.
Kemudian program bantuan beras akan serupa dengan tahun lalu. Penerima akan mendapatkan bantuan 10 kilogram beras. Bantuan beras ini diberikan kepada keluarga miskin di luar penerima berbagai bantuan sosial lainnya tersebut.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor: Di Balik Kisruh Berulang Data Penyaluran Bansos
Foto 
