Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli menegaskan belum ada pembicaraan mengenai suksesi posisi sekretaris jenderal (sekjen) yang saat ini dijabat oleh Hasto Kristiyanto. Saat ini, Hasto berstatus tersangka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya belum dengar pembahasan terkait itu. Belum ada (pembahasan) tentang pergantian sekjen,” kata Guntur saat dihubungi Tempo pada Kamis, 9 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Guntur, pembahasan mengenai hal tersebut hanya akan dibahas setelah ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Sedangkan hingga saat ini, kata dia, Megawati belum memberikah arahan apapun.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ronny Talapessy juga mengatakan belum ada pembahasan soal pergantian sekjen. “Tidak ada, kita tetap masih (Hasto),” kata Ronny saat dijumpai di Kantor DPP PDIP, Kamis.
Ronny mengatakan hingga saat ini, tim hukum PDIP masih terus mengawal perkembangan kasus suap yang menjerat Hasto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan politikus PDIP, Harun Masiku, terhadap Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Hasto belum memenuhi panggilan KPK. Penyidik KPK juga sudah menggeledah rumah Hasto di Bekasi pada Selasa, 7 Januari 2025.
Hasto yang akhirnya muncul di hadapan publik pada konferensi pers di Kantor DPP PDIP pada Kamis ini mengatakan akan memenuhi panggilan KPK. Rencananya, Hasto akan datang ke Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 13 Januari 2025.
"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan memenuhi pemanggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP.
Hasto mengaku akan menjalankan seluruh proses pemeriksaan dengan bertanggung jawab. Menurut dia, proses hukum yang ia jalani merupakan konsekuensi dari memperjuangkan demokrasi. Ia mengatakan supremasi hukum harus dipatuhi.
Mengenai persiapan pemeriksaan, Hasto berkelakar bahwa sudah menyemir rambutnya khusus untuk datang ke Kantor KPK. "Rambut sudah saya semir hitam, sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum," kata Hasto.
Nandito Putra berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Foto 
