Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Depok - Pengacara Deolipa Yumara menilai tindakan Satpol PP mencopot spanduk bergambar Sekretaris Kota Depok Supian Suri di sebuah acara berlebihan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau bagi saya Satpol PP kota Depok ini bertindak berlebihan dan tidak adil," kata Deolipa saat dijumpai di kawasan Pancoran Mas, Jumat petang, 17 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut eks kuasa hukum Bharada Richard Eliezer ini, di Depok banyak spanduk tanpa izin bertebaran, tetapi jarang dicopot Satpol PP. Bahkan ia menilai tidak kelihatan pekerjaan dari penegak Perda di Kota Sejuta Maulid tersebut.
"Buktinya depan sini aja banyak itu spanduk-spanduk yang buat lebaran partai apa aja ada, di dekat Rumah Sakit Hermina ada tuh berapa spanduk partai juga dibiarkan aja, tapi kenapa spanduk seorang Supian Suri yang notabene masih Sekda Kota Depok itu dicopot," kata Deolipa.
Meski tidak mengetahui tujuan dari Satpol PP, tapi Deolipa menilai hal tersebut tidak adil dan ada politisasi terhadap penegak perda tersebut, ia menduga ada yang memerintahkan.
"Nggak mungkin seorang Supian Suri Sekda copot spanduk sendiri, kita nggak tahu ngucapin apa tapi kemudian secara isinya gak melanggar hukum tapi dicopot Satpol PP. Ngapain mereka mencopot, dasarnya apa. Kalau dasarnya enggak punya izin, banyak banget spanduk yang enggak mereka copot, ini namanya tidak adil," ujar mantan aktivis ini.
Bahkan ia menduga Satpol PP Depok sudah mewakili satu golongan saja, bukan mewakili Pemerintah Depok yang beragam.
"Hanya satu golongan saja yang diwakili, jadi bukan lagi Satpol PP Kota Depok ini, mungkin Satpol PP partai, mungkin," kata dia.
Menurut dia, motif pencopotan spanduk Supian Suri yang diketahui diusung beberapa partai untuk maju di Pilkada Depok 2024, harus dicari.
"Kita enggak tahu apakah ini tujuannya menjegal atau sakit hati dari sesama pesaing. Bisa saja sakit hati atau meredupkan namanya," ujar Deolipa.
Ia mengatakan, Kota Depok sudah terlalu lama dikuasai satu golongan. "Kita enggak bisa ini ada satu golongan yang memang menguasai potensi-potensi ekonomi di Kota Depok melalui jalur pemerintahan Kota Depok," ucap Deolipa.
Namun Deolipa buru-buru mengatakan ia tak mengucapkan golongan apa yang dimaksud. "Tapi ini mereka yang nguasain, ini yang enggak bisa," ujar dia.
Menjelang Pilkada Kota Depok, calon-calon untuk maju di bursa kandidat wali kota mulai bermunculan. PKS yang telah berkuasa 10 tahun di Depok, kembali akan mengusung kader mereka Imam Budi Hartono yang kini masih menjabat Wakil Wali Kota.
PKS dikabarkan akan berkoalisi dengan Golkar yang telah menugaskan Ririn Farabi A. Rafiq sebagai calon wakil wali kota. Adapun enam partai yaitu, Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) memilih bergabung dan akan mengusung Supian Suri.
