Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Pendidikan Militer untuk Mahasiswa Dianggap Bisa Langgengkan Perpeloncoan

Kewajiban mengikuti pendidikan militer selama satu semester bagi mahasiswa rentan melanggengkan kultur kekerasan di kampus.

17 Agustus 2020 | 13.20 WIB

Para calon Bintara Pusat Pendidikan Korps Wanita TNI AD Prajurit Karier angkatan 25 ikuti latihan di markas Resimen Induk Daerah Militer 3 Siliwangi, Pengalengan, Jawa Barat, 5 Februari 2018. Prajurit tersebut terdiri dari calon prajurit wanita TNI AD berusia 18 sampai 22 tahun. Mereka terpilih dari seleksi Bintara talenta empat bulan lalu. Tempo/Adam Prireza
Perbesar
Para calon Bintara Pusat Pendidikan Korps Wanita TNI AD Prajurit Karier angkatan 25 ikuti latihan di markas Resimen Induk Daerah Militer 3 Siliwangi, Pengalengan, Jawa Barat, 5 Februari 2018. Prajurit tersebut terdiri dari calon prajurit wanita TNI AD berusia 18 sampai 22 tahun. Mereka terpilih dari seleksi Bintara talenta empat bulan lalu. Tempo/Adam Prireza

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulida, menilai tidak ada urgensi di balik usulan pendidikan militer selama satu semester bagi mahasiswa dari Kementerian Pertahanan. Pasalnya Indonesia tidak sedang dalam kondisi darurat militer atau konflik.

Menurut Fatia, kewajiban mengikuti pendidikan militer selama satu semester bagi mahasiswa rentan melanggengkan kultur kekerasan di kampus. "Sejak beberapa tahun yang lalu bahkan budaya perpeloncoan di kampus perlahan dihapuskan karena rentannya korban-korban perundungan dan kekerasan," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 17 Agustus 2020.

Fatia mempertanyakan tujuan Kementerian Pertahanan mengusulkan ide ini apakah ingin membawa Indonesia kembali pada zaman militerisme atau tidak. Menurut dia, pemerintah seyogyanya mengingat kembali makna supresmasi sipil.

"Jika pendidikan militer diberlakukan apakah ini untuk meredam pemikiran kritis anak muda kepada negara dan membungkam ekspresi anak muda?" ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sedang menjajaki kemungkinan memasukkan program Bela Negara ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Bahkan, mereka sudah membuka pembicaraan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait rencana ini.

"Nanti, dalam satu semester mereka bisa mengikuti pendidikan militer, nilainya masuk ke SKS. Ini salah satu yang sedang kami diskusikan dengan Kemendikbud," ujarnya, kemarin.

Trenggono mengatakan hal ini direncanakan agar mahasiswa yang merupakan generasi milenial dapat lebih mencintai negara. Program Bela Negara, kata dia, akan terus menyadarkan masyarakat terutama para milenial untuk bangga sebagai orang Indonesia.

AHMAD FAIZ | EGI ADYATAMA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
Ahmad Faiz

Ahmad Faiz

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Pernah ditempatkan di desk bisnis, politik, internasional, megapolitan, sekarang di hukum dan kriminalitas. Bagian The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2023

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus