Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan menilai pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal jika memberlakukan libur sekolah selama puasa Ramadan. Catatan pertama dari Edi adalah mengenai keragaman latar belakang siswa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pertanyaannya, jika libur satu bulan penuh, agenda yang paling mungkin dijalankan adalah semacam pesantren kilat bagi siswa-siswi muslim. Namun bagaimana dengan yang non-muslim?” kata Edi ketika dihubungi pada Selasa, 31 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Edi, semangat dari momentum Ramadan hanya akan dirasakan oleh siswa-siswi muslim. Sehingga, kata dia, jangan sampai kebijakan ini memicu ketidaknyamanan bagi siswa-siswi beragama lain.
Kedua, Edi menilai wacana libur ini harus dilengkapi dengan perencanaan kurikulum. Sebab, kata dia, perlu dipikirkan pembelajaran mata pelajaran lain apabila selama selama satu bulan itu yang difokuskan adalah pendidikan agama. Apabila selama satu bulan itu yang dipelajari adalah pendidikan agama, Edi menilai perlu kebijakan yang memayunginya.
“Di bulan Ramadan, misalnya, fokusnya pembelajaran agama Islam, sementara bulan lainnya tidak perlu. Atau juga bisa dibagi, misalnya, sebagian besar topik (agama) dijalankan di bulan puasa, lalu topik lainnya disebar di bulan lain secara tipis-tipis,” kata Edi.
Adanya wacana sekolah diliburkan selama Ramadan diungkap Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i. “Sudah ada wacana,” kata Syafi’i kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2024. Namun, menurut Syafi’i, wacana ini belum dibahas lebih lanjut di dalam Kementerian Agama.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kementeriannya belum melakukan pembahasan mengenai libur selama puasa. “Sekarang kami belum melakukan pembahasan mengenai libur Ramadan, yang saya kira di Kementerian Agama juga masih menjadi wacana juga, dan belum menjadi keputusan,” kata Mu’ti kepada awak media di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Desember 2024.
Menurut Mu’ti, jika ada keputusan mengenai diterapkannya libur selama bulan puasa, maka itu harus menjadi keputusan bersama dari lintas kementerian.
Libur sekolah selama bulan puasa pernah diberlakukan di masa pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tepatnya pada Ramadan 1999. Selain meliburkan sekolah selama sebulan penuh, Gus Dur juga mengimbau sekolah-sekolah membuat kegiatan pesantren kilat. Tujuannya, agar para siswa dapat lebih fokus untuk belajar agama Islam. Selain itu, sekolah juga meminta siswanya untuk melaporkan kegiatan ibadah selama Ramadan, seperti tadarus hingga tarawih.
Selama ini, pada awal puasa Ramadan umumnya siswa akan mendapat libur selama tiga hari pertama puasa. Libur awal puasa untuk anak sekolah diatur oleh Dinas Pendidikan dan kebijakan masing-masing sekolah. Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri, pada 2025 mendatang akan ada 27 hari libur. Hari libur itu terdiri dari 17 hari untuk tanggal merah atau libur nasional dan 10 hari untuk libur cuti bersama. Namun, tidak tercantum adanya libur puasa Ramadan 2025.
Merujuk Kalender Hijriyah Global Tunggal 1446 H Muhammadiyah, 1 Ramadhan 1446 Hijriah atau awal puasa Ramadan diperkirakan akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sementara itu, berdasarkan SKB 3 Menteri, 1 Syawal 1446 H atau Idulfitri 2025 diperkirakan akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.
Alfitria Nefi P dan Oyuk Ivani S berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Pastikan Sabun dan Sampo Tidak Terkena PPN 12 Persen
Foto 
