Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menilai keputusan melaksanakan Pemilu 2024 pada 14 Februari cukup baik. “Sebab sudah hampir 6 bulan kepastian jadwal tahapan ini menggantung,” kata Fadli kepada Tempo, Selasa, 25 Januari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fadli mengatakan penentuan tanggal tersebut cukup penting bagi penyelenggara segera memastikan jadwal pemilu agar desain tahapan pemilu 2024 bisa dimatangkan. Meski begitu, Fadli mengatakan ada beberapa catatan dari penetapan jadwal tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertama, jadwal hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 dinilai terlalu jauh dengan jadwal pelantikan presiden terpilih yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober. Menurut Fadli, hal ini akan membuat gonjang-ganjing politik setelah pemilihan presiden menuju pelantikan akan sangat lama.
“Ini disebabkan oleh adanya Pilkada di November, karena baik KPU maupun pemerintah dan DPR ingin memaksakan hasil pemilihan legislatif 2024 dijadikan basis pencalonan untuk Pilkada 2024,” ujarnya.
Kedua, dengan sudah ditetapkan jadwal Pemilu 2024, Fadli menilai perlu dilihat persinggungan tahapan pemilu dan pilkada serentak yang berpotensi memberikan beban berat pada penyelenggara. Misalnya, di semester kedua pada 2023, seluruh jajaran KPU akan disibukkan dengan persiapan pemungutan suara 2024.
Sementara di saat bersamaan, seluruh KPU dan Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota juga sibuk menyiapkan anggaran Pilkada 2024. “Kita tahu semua proses persiapan anggaran pilkada tidak pernah mudah bagi daerah,” katanya.
Fadli menuturkan, proses persiapan anggaran pilkada selalu diwarnai lobi antara penyelenggara pemilu dan kepala daerah serta DPRD yang selalu melelahkan. Apalagi, nantinya sebagian besar daerah bakal diisi oleh penjabat kepala daerah.
“Potensi yang mesti dihindari kepala daerah adalah tarik menarik kepentingan politik pemenangan pilpres yang berpotensi melibatkan penjabat kepala daerah,” kata peneliti Perludem ini soal jadwal Pemilu 2024.
FRISKI RIANA
Foto 
