Prabowo Ingin Jamin Kualitas Hidup Hakim, Tidak Boleh lagi Ada yang Indekos

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak boleh ada lagi hakim yang tidak memiliki rumah dinas dan menyewa indekos. Prabowo mengaku baru mengetahui beban berat hakim karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusannya.

“Hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos, ini tidak boleh terjadi. Ada menteri keuangan enggak di sini?” kata Prabowo saat sambutan sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2025. 

Oleh karena itu, Prabowo berjanji akan bekerja sama dengan legislatif untuk memperbaiki kualitas hakim.

Dalam laporannya, Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengungkapkan beban perkara yang ditangani lembaganya sepanjang 2024 adalah sebanyak 31.138. Jumlah itu terdiri dari perkara masuk sebanyak 30.991, ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147. “Jumlah tersebut meningkat 13,18 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 27.512 perkara,” kata dia.

Sunarto mengatakan beban perkara yang meningkat tersebut ditangani oleh 45 orang Hakim Agung. Untuk penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), selain oleh Hakim Agung, penanganan ini oleh Hakim Ad Hoc yang berjumlah 9 orang terdiri dari 4 Hakim Ad Hoc Tipikor dan 5 Hakim Ad Hoc PHI. Sehingga rata-rata beban kerja tiap hakim agung dalam satu tahun adalah 2.076 berkas perkara.