Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya atau EM UB, Satria Naufal Putra Andar, menyebut mahasiswa saat ini tidak ragu dan malu-malu untuk menyatakan sikap kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memecah-belah bangsa karena pernyataan soal Presiden boleh memihak di pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Presiden Joko Widodo, setop membuat sikap yang kontroversi dan cenderung memecah belah bangsa, menambah hiruk-pikuk Pemilu 2024 hingga tidak Luberjurdil,” kata Satria pada Selasa, 6 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Satria menyebut mahasiswa akan selalu siap dan bangun dalam mengawasi tindak dan tanduk rezim yang cenderung menyimpang.
“Tagar #ReformasiLagi bisa digaungkan sebagai bentuk perlawanan mahasiswa untuk turun dijalan dengan berlipat ganda,” kata dia.
Sebelumnya, Sivitas Akademika Universitas Brawijaya telah menyatakan sikap terhadap situasi demokrasi belakangan ini. Deklarasi itu dihadiri Guru Besar hingga tataran mahasiswa. Pernyataan sikap itu berlangsung sekitar pukul 10.00 usai rapat tertutup Dewan Profesor di Gedung Fakultas Ekonomi Bisnis UB. Guru Besar Sukir Maryanto membacakan pernyataan sikap yang diikuti guru besar, dosen, hingga mahasiswa UB.
Satria mengapresiasi respons memuaskan dari kampus atas tuntutan konsolidasi Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) Brawijaya. Meski tidak menyebut spesifik tuntutan itu, Satria menyebut seluruh permintaan AMARAH masuk dalam petisi dan pernyataan sikap yang dibacakan.
“Ini rasanya dejavu, pernah terjadi, 20 tahun lalu rezim orde baru memobilisasi kepentingannya dengan jalur yang kerap disebut ABG (ABRI, Birokrat dan Golkar) untuk menyapu bersih Pemilu saat itu,” kata dia.
Oleh karena itu, Satria berharap pemerintahan Presiden Jokowi tidak mencontoh fenomena di orde baru yang memobilisasi aparat keamanan.
“Jangan sampai rezim hari ini memvalidasi sebagai neo orde baru yang memobilisasi kepentingannya dengan jalur baru, yakni ABI (Aparat, Birokrat dan Istana),” kata Satria.
Satria mengatakan kampus sebagai sumber mata air kebenaran menghimbau agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara. Di menyebut semua pihak untuk menjaga pemilihan umum yang berkeadilan.
"Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila,” kata Satria.
Foto 
