Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui APBN sebesar Rp 48,8 triliun untuk IKN selama periode 2025-2029.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Basuki mengatakan anggaran ini untuk menyelesaikan kompleks kantor yudikatif dan legislatif, termasuk ekosistemnya. Anggaran ini juga untuk membuka akses pendukung menuju kawasan Wilayah Perencanaan (WP) II Barat IKN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Rp 48,8 triliun tadi Pak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di IKN untuk menyelesaikan tadi,” kata Basuki setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, 21 Januari 2025.
Anggaran Rp 48,8 triliun ini juga diperuntukkan memelihara atau mengelola sarana dan prasarana yang sudah selesai pada tahap awal. Basuki mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyerahkan pengelolaan sarana dan prasarana kepada Otorita IKN untuk dikelola dengan APBN.
Basuki mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028. Karena itu, kata dia, Presiden Prabowo memberikan arahan dan melakukan pengecekan kembali desain dari ekosistem yudikatif dan legislatif yang akan dibangun di IKN.
"Yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari kementerian PUPR basic desainnya. Beliau (Presiden Prabowo) minta di-review lagi. Kemudian kami dengan kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain bisa diarahkan Bapak Presiden ke depannya," tutur Basuki.
Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan bahwa sepanjang 2024, pembangunan IKN telah menghabiskan anggaran Rp 43,4 triliun. Nilai tersebut mencapai 97,3 persen dari total anggaran yang disiapkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang tahun, yakni Rp 44,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembangunan pusat pemerintahan baru telah terlihat dampaknya bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan.
“Karena ini adalah alokasi yang cukup besar untuk belanja di daerah,” ujarnya dalam konferensi kinerja APBN di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin 6 Januari 2024.
Anggaran yang ditetapkan dari APBN 2024 digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan kementerian koordinator, kementerian lain, serta gedung otorita IKN. Selain itu anggaran digunakan pula untuk pembangunan rusun ASN, Hankam, rumah tapak menteri, rumah sakit IKN.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Ahmad Muzani Ungkap Pimpinan MPR Akan Kunjungi IKN Pekan Ini
Foto 
