Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, sehingga tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Raksasa tekstil itu sebelumnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puan menyebut, penyelematan sekitar 50.000 karyawan Sritex harus menjadi prioritas. "Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puan berharap agar Sritex memenuhi komitmen untuk tidak melakukan PHK terhadap para karyawannya. “Badai PHK atau PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar,” katanya.
Dia menyatakan, upaya penyelamatan karyawan Sritex juga termasuk memastikan jaminan regulasi dan fasilitas dari pemerintah. Menurut Puan, kasus pailitnya Sritex bukan sekadar masalah keuangan perusahaan saja, namun lebih dari itu.
"Namun, memiliki dampak yang meluas pada tenaga kerja, ekonomi lokal, dan stabilitas sosial," ujarnya.
Puan mengingatkan bahwa potensi PHK massal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan empat menteri agar tidak ada PHK terhadap karyawan Sritex dan operasional tetap berjalan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, usai Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri.
"Pemerintah memang sangat concern bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu. Kami juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa," kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.
Menanggapi hal tersebut, Puan menyatakan bahwa DPR mendukung upaya pemerintah agar operasional Sritex tak berhenti.
“Kalau operasionalnya tidak jalan, dampaknya ke bisnis mereka, di mana ada puluhan ribu orang menggantungkan nasibnya di situ,” tutur Puan.
