Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Sukoharjo - Debat pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah menjadi ramai saat mereka mulai saling sindir persoalan korupsi. Debat antara Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan Sudirman Said-Ida Fauziyah itu digelar di Best Western Hotel Sukoharjo, Kamis malam 3 Mei 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saling sidir soal isu korupsi itu dimulai saat Ganjar bertanya kepada rivalnya mengenai data-data tentang petani. Pada saat itu Sudirman Said menyebut bahwa data itu memiliki kaitan dengan kebijakan identitas tunggal. "Hingga hari ini jutaan masyarakat Jawa Tengah masih menunggu cetak e-KTP," katanya.
Baca: Megawati Bakal Pimpin Apel Pemenangan Ganjar Pranowo di Solo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sudirman juga beberapa kali menyindir bahwa Ganjar berkali-kali harus menjadi saksi dalam kasus pusaran korupsi e-KTP, baik di pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pengadilan. "Korupsi memang merepotkan," katanya.
Dia juga menyebut bahwa selama KPK berdiri, sudah banyak kepala daerah yang tertangkap. "Jawa Tengah merupakan pengirim kontingen terbesar," katanya. Seperti diketahui, banyak kepala daerah asal Jawa Tengah yang ditangkap karena terlibat korupsi.
Ganjar Pranowo mengakui bahwa masih banyak warga yang belum mendapatkan e-KTP. "Tapi itu hanya masalah lelang di Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Baca: Ganjar Pranowo Dapat Dukungan 16 DPD PSI Jawa Tengah
Kesempatan debat itu juga dimanfaatkan oleh Ganjar untuk menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus e-KTP dan tidak menerima suap dalam proyek itu. "Ketahuilah, gubernurmu ini yang menolak (suap e-KTP)," katanya.
Suasana debat semakin hidup saat Ganjar mempertanyakan data yang disajikan Sudirman Said bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang kepala daerahnya paling banyak ditangkap KPK. "Baca lagi datanya, Jawa Tengah atau Jawa Barat," katanya mempertanyakan.
Selama lima tahun menjadi gubernur, kata Ganjar Pranowo, tidak ada pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditangkap KPK karena korupsi. Dia justru membandingkannya dengan kasus-kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat masih dipimpin oleh Sudirman Said. "Jangan sampai menepuk air didulang, muncrat di muka sendiri," katanya.