Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Kegaduhan pemilu terjadi di dalam dan luar negeri.
Pemantau pemilu menerima banyak laporan pelanggaran pemilu.
Di Sampang, massa mendatangi petugas KPPS.
JAKARTA – Puluhan warga mendatangi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa malam, 13 Februari 2024. Mereka kesal karena petugas KPPS belum membagikan undangan memilih serta menduga surat suara pemilihan presiden sudah dicoblos.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jangan berbelit-belit. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh kamu (mencoblos surat suara)," kata seorang pria berpeci hitam kepada petugas KPPS di TPS 21 Gunung Kesan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Insiden itu direkam lewat video, lalu beredar secara berantai di grup WhatsApp dan media sosial pada hari pemungutan suara, Rabu kemarin, 14 Februari lalu. Dalam video itu, massa mendesak petugas KPPS segera membagikan undangan pemilih atau formulir C6.
Warga Gunung Kesan, Syafin, 27 tahun, mengatakan awalnya massa yang diduga berasal dari desa tetangga Gunung Kesan itu menanyakan alasan KPPS di TPS 21 belum membagikan undangan pemilih. Namun, "Protes meluas ke isu ada surat suara yang telah tercoblos duluan," katanya.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, Nur Elya Anggraini, mengatakan Bawaslu Sampang sudah menangani masalah ini. Dari hasil klarifikasi Bawaslu, tak ada pencoblosan dini surat suara pemilihan presiden di TPS 21 Gunung Kesan. Surat suara justru masih tersimpan dalam kotak suara.
"Surat suara masih dalam kondisi aman di dalam kotak. Hanya, memang surat undangan belum tersebar sempurna 100 persen," ujar Elya saat meninjau pelaksanaan pemilu di Kabupaten Bangkalan, kemarin. Ia menduga kegaduhan di TPS 21 Gunung Kesan tersebut terjadi akibat kesalahpahaman.
Petugas menunjukkan surat suara yang rusak di gudang logistik KPU, Pulogadung, Jakarta, 11 Januari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kegaduhan di TPS 21 Gunung Kesan tersebut hanya satu contoh dari berbagai persoalan yang mengemuka selama pemungutan suara Pemilu 2024, kemarin. Pemilihan presiden diikuti tiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Mereka memperebutkan suara 204,8 juta pemilih, yang tersebar di 820.161 TPS dalam negeri dan 3.059 TPS luar negeri. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei memperlihatkan kemenangan Prabowo-Gibran dengan perolehan suara di atas 50 persen.
Selama pemungutan suara, Bawaslu ataupun lembaga pemantau pemilihan mendapati berbagai dugaan pelanggaran pemilu di lapangan. Misalnya, di TPS 54 di Perumahan Vila Mahkota Pesona, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terdapat delapan surat suara pemilihan presiden yang tercoblos lebih dulu. Kedelapan kertas suara itu tercoblos pada kotak bergambar Prabowo-Gibran.
Di London, Inggris, banyak pemilih yang kehilangan hak pilih saat ingin mencoblos di TPS 001 dan 003 di sana. Dalam video yang beredar berantai di media sosial ataupun WhatsApp, pemilih mengaku telah tiba sebelum pukul 18.00 waktu setempat. Namun petugas pemilihan luar negeri (PPLN) tidak membolehkan mereka masuk ke TPS.
"Menurut Ketua PPLN Inggris, ada health & safety regulations. Ketua PPLN menggunakan petugas security untuk menghalangi masyarakat melakukan voting," demikian ditulis akun media sosial X @gobuddyvlr, Selasa lalu.
Warga Jaga Suara—aplikasi pemantau pemilu—menerima lebih dari 300 laporan dugaan pelanggaran pemilu, dari proses pemungutan hingga penghitungan suara. Bentuk dugaan pelanggaran pemilu itu berupa undangan pemilih yang tidak disebar, anggota KPPS berada di bilik suara untuk mengarahkan pemilih, kotak suara diganti dengan kardus bekas minyak goreng, serta dugaan mobilisasi kepala desa untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Penggantian kotak suara dengan kardus minyak goreng terjadi di Pamekasan, Jawa Timur. Kardus pengganti kotak suara itu disimpan di belakang kotak suara resmi milik KPU. Sesuai dengan laporan yang sampai ke Warga Jaga Suara, kotak suara KPU itu tidak digunakan karena sudah telanjur tersegel. Petugas KPPS tidak membuka segelnya dengan alasan segel kotak suara terbatas.
Adapun dugaan arahan petugas KPPS untuk mencoblos Prabowo-Gibran terekam lewat video, lalu beredar secara berantai lewat WhatsApp dan media sosial. Video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan seorang wanita lanjut usia hendak mencoblos Anies-Muhaimin. Tapi seorang pria yang diduga petugas KPPS justru menunjuk gambar Prabowo-Gibran. Wanita lanjut usia itu lantas mencoblos pasangan nomor urut 02 tersebut.
Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa, menunjukkan surat suara di TPS 31, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, 14 Februari 2024. ANTARA/Hanif Nashrullah
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengaku baru mengetahui kejadian di London tersebut. Karena itu, Bawaslu akan mengecek kebenarannya lebih dulu. "Nanti dicek," katanya. Secara umum, kata dia, Bawaslu masih memantau proses pemungutan suara yang berlangsung hingga Rabu malam.
Ketua PPLN London Denny Kurniawan membantah kabar bahwa banyak pemilih di TPS 001 dan 003 London tak bisa memilih. Ia mengatakan panitia justru memperpanjang waktu pemungutan suara hingga pukul 20.00 waktu setempat.
"Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 001 dan 003 dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat. Lebih lama dari waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024," ujarnya, Selasa lalu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendesak Bawaslu segera menginvestigasi semua laporan dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara tersebut. "Di tengah narasi dugaan kecurangan dan ketatnya persaingan pemilu, jangan sampai publik menaruh curiga yang besar terhadap penyelenggaraan pemilu," kata Khoirunnisa.
Ia mengatakan, sejak awal tahapan Pemilu 2024, Perludem menemukan banyak masalah, dari proses pendaftaran partai politik, laporan dana kampanye, hingga pencalonan peserta pemilu. Khoirunnisa juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Putusan Mahkamah itulah yang memuluskan jalan Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo.
Peneliti Themis Indonesia, Hemi Lavo, menguatkan pernyataan Khoirunnisa. Hemi menduga terjadi kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ia mencontohkan upaya memobilisasi kepala desa untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Mobilisasi kepala desa ini sangat berbahaya karena mereka punya peran penting dalam menyimpan data kependudukan warganya," kata Hemi. "Di tangan kepala desa juga yang bisa menentukan data penerima bantuan sosial pemerintah."
Koalisi Kawal Pemilu Bersih 2024—Themis sebagai salah satu anggotanya—lewat Kecuranganpemilu.com sudah menerima 49 laporan. Separuh dari laporan itu berhubungan dengan pelanggaran pidana pemilu. "Yang paling banyak aduan mengenai netralitas kepala desa dan aparatur penyelenggara negara," ujar Hemi.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan jajarannya masih terus mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Mereka masih mengumpulkan laporan ihwal berbagai dugaan pelanggaran pemilu pada hari pemungutan suara.
IMAM HAMDI | MUSTHOFA BISRI | IHSAN RELIUBUN | ANTARA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo