Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Soal Ade Armando, Massa Ancam Propagandakan PSI Partai Terlarang di Yogyakarta

Widihasto dalam orasinya juga menambahkan, apa yang dilakukan Ade Armando adalah blunder terburuk.

4 Desember 2023 | 17.39 WIB

Warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding soal sistem dinasti di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
material-symbols:fullscreenPerbesar
Warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding soal sistem dinasti di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kelompok massa yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendesak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersikap tegas pada kadernya, Ade Armando.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pasalnya, Ade Armando dinilai telah menghina Yogyakarta melalui unggahan di media sosialnya. Ade dinilai menyinggung dinasti di Yogyakarta serta soal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tak melalui sistem pemilu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PSI harus segera bersikap tegas soal Ade Armando, tidak bisa lepas tangan begitu saja karena dia adalah kader dan caleg PSI,” kata Widihasto, Koordinator Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan, saat berdemonstrasi di kantor PSI DIY, Senin, 4 Desember 2023.

Widihasto menuturkan pihak kepolisian juga perlu segera menangkap pegiat media sosial tersebut karena terindikasi telah menyebarluaskan kabar bohong yang tidak sesuai dengan fakta hukum terkait kesejarahan Yogyakarta.

“Kami memberi waktu PSI bersikap soal Ade Armando dalam waktu 2x 24 jam sejak aksi ini digelar,” kata dia.

“Jika aspirasi kami di Yogya tidak dilakukan, kami siap propagandakan bahwa PSI harus hilang dari Yogyakarta. Kami juga siap propagandakan PSI sebagai partai terlarang, tidak ada tempat bagi PSI di Yogyakarta kalau PSI tak bersikap soal Ade Armando,” ujar Widihasto.

Widihasto dalam orasinya juga menambahkan, apa yang dilakukan Ade Armando adalah blunder terburuk. Sehingga sampai harus menyinggung Yogyakarta yang sudah berjalan dengan tradisinya dan diakui masyarakat.

“Ade Armando sebagai kader PSI sudah menginjak harga diri Yogya, dia seperti menggali kuburnya sendiri dengan ucapannya soal dinasti di Yogyakarta dalam tahun politik ini,” kata dia.

Menurut Widihasto, kemarahan warga di Yogya soal ucapan Ade Armando bisa berbuntut panjang. Seperti pernah dialami Partai Demokrat yang di masa silam tidak mendukung pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur secara penetapan melalui Undang-Undang Keistimewaan DIY yang disahkan pada 2012 silam.

“Apakah PSI akan rela jika kemudian baliho-baliho besarnya hilang dari Yogyakarta akibat tak bersikap soal Ade Armando?” kata dia.

Calon legislatif PSI Yogyakarta Kuss Indarto yang turut menemui massa aksi di kantor PSI DIY menuturkan, partainya menghormati dan menghargai keistimewaan Yogyakarta.

“Namun soal adanya rencana pencabutan baliho-baliho PSI di Yogyakarta itu kami serahkan pada pihak berwajib, karena ada aturannya sendiri,” kata dia.

Ade Armando menyinggung dinasti di Yogyakarta pasca bergulirnya aksi aliansi mahasiswa di Yogyakarta pada 29 November 2023 yang mengkritik politik dinasti Presiden Joko Widodo bersama putranya Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu presiden 2024.

Dalam unggahan videonya di media sosial yang diketahui telah dihapus itu, Ade menyatakan yang harus dilawan pertama para mahasiswa di Yogyakarta adalah Yogyakarta itu sendiri. Karena menerapkan sistem dinasti dalam menentukan gubernurnya yang tak melalui pemilihan umum.

Amirullah

Amirullah

Redaktur desk nasional. Menjadi bagian Tempo sejak 2008. Pernah meliput isu-isu perkotaan, ekonomi, hingga politik. Pada 2016-2017 ditugaskan menjadi wartawan Istana Negara

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus