Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menjelaskan posisi partainya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama mengenai ide membentuk koalisi permanen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan, ide membentuk koalisi permanen adalah ajakan yang disampaikan Prabowo kepada partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), bukan kepada PDIP. "Kami bukan anggota KIM," kata Guntur kepada Tempo, Rabu, 19 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendati begitu, Guntur mengatakan, PDIP tidak mempermasalahkan ide pembentukan koalisi permanen tersebut. Ia menyebut, PDIP akan lebih berfokus menjaga demokrasi dalam pemerintahan saat ini.
Menjaga demokrasi yang dimaksud, menurut dia, adalah dengan tetap memposisikan diri di luar pemerintahan. Guntur menyebut, posisi PDIP saat ini merupakan amanat Rapat Kerja Nasional V partai. "Kami menjadi penyeimbang, pengawas kekuasaan, dan tetap menjalankan fungsi check and balances," ujarnya.
Ia mengatakan, sebagai partai yang berorientasi kepada masyarakat, PDIP memiliki tugas dan kewajiban untuk tetap bersama masyarakat. "Akan berbahaya jika kekuasaan tidak diawasi. Makanya, kami memiliki berada di luar," ucap Guntur.
Adapun, ide untuk membentuk koalisi permanen ini diutarakan Prabowo di hadapan ketua umum partai yang tergabung di KIM di kediaman Prabowo di Sentul, Bogor, Jumat, lalu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan ide membentuk koalisi permanen ditujukan untuk memperkuat persatuan. "Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata dia.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berpendapat pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menggaggu proses pengawasan pemerintah. Muzani berpendapat proses check and balance tidak harus melalui partai politik.
“Ya memang check and balance itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda,” kata Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.
Eka Yudha Saputra dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
