Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyamakan tolok ukur ketahanan kementerian dengan perusahaan swasta. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas perintah Presiden Prabowo Subianto soal pemangkasan anggaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menilai resiliensi suatu institusi dapat diukur berdasarkan efisiensi yang dilakukan. "Kalau misalnya kita ini dalam kehidupan swasta, perusahaan yang survive adalah perusahaan yang efisien, tentu saja kita juga demikian,” kata Pratikno ketika ditemui di area kantornya di Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun ketetapan pemangkasan anggaran merupakan bagian dari evaluasi penggunaan dana didasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Surat yang dikeluarkan oleh Kemenkeu ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari lalu.
Pemerintah menargetkan penghematan Rp 50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD). Sehingga secara keseluruhan, APBN ditargetkan hemat Rp 306,6 triliun.
Persentase pemangkasan berbeda-beda, seperti Alat Tulis Kantor yang dipangkas sebesar 90 persen; percetakan dan suvenir sebesar 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan sebesar 73,3 persen; kajian dan analisis sebesar 51,5 persen; hingga diklat dan bimbingan teknis sebesar 29 persen.
Sementara, untuk persentase pemotongan anggaran di kementerian, kata Pratikno, rata-ratanya sebesar 50 persen.
Lebih lanjut Pratikno menyatakan, pada prinsipnya, hak rakyat yang dititipkan ke negara harus kembali lagi seluruhnya kepada rakyat. Menurut dia, efisiensi yang dilakukan pada penganggaran biaya operasional merupakan cara cerdas dan sebuah wujud kreativitas yang dilakukan dalam menjaga prinsip tersebut.
“Oleh karena itu PMK mendefinisikan diri menjadi smart ministry, kami produktif ya melayani masyarakat secara maksimal mencapai Key Performance Indicator (KPI) yang tinggi tapi dengan cara yang smart, cara smart itu adalah cara yang cerdas sekaligus efisien,” tuturnya.
Selain itu, meskipun anggaran dipangkas, Pratikno menyampaikan akan ada berbagai cara lain yang dapat dicari untuk mencapai pelaksanaan program-program kementeriannya. “Ini membuat kami di birokrasi bekerja keras untuk melakukan efisiensi dan terus menjaga program dengan baik,” katanya.
Ilona Estherina berkontribusi dalam tulisan ini.
