Tekanan Baru buat Hamzah

SERANGAN ini bisa bikin Hamzah Haz mulai pikir-pikir. Lima belas orang tokoh penting Partai Persatuan Pembangunan sepakat meneken surat pernyataan yang disebarkan kepada pers, Senin pekan lalu. Intinya, mereka menuntut agar Ketua Umum PPP itu melaksanakan muktamar—forum tertinggi bagi partai—pada tahun 2003. Ini berarti setahun lebih cepat dari rencana semula yang sudah di-set-up Hamzah dan kawan-kawan saat Musyawarah Kerja Nasional II tahun lalu.

Saat dikonfirmasi ihwal tekanan ini, Hamzah kurang bersemangat. Ia sepertinya sudah tak punya energi cukup saat dicegat wartawan seusai siang kabinet, Kamis lalu. Alih-alih meladeni, wakil presiden yang juga Ketua Umum PPP itu menyuruh wartawan bertanya kepada Bachtiar Chamsyah, Wakil Sekretaris Jenderal PPP yang juga Menteri Sosial. "Tanya saja sama Pak Bachtiar Chamsyah. Dia ada, tuh," katanya. Tak lama kemudian, dia pun sudah duduk manis di dalam Mercedes-nya.

Ancaman itu memang serius. Apalagi berasal dari figur berpengaruh di partai berasaskan Islam itu. Menurut sumber TEMPO, di antara yang ikut meneken itu ada sederet nama beken seperti Faisal Baasir, Husein Umar, Tosari Wijaya, Zain Badjeber, Zarkasih Nur, Yudho Paripurno, dan termasuk pula Bachtiar Chamsyah. Muncul pula nama-nama wakil sekjen seperti Amir Sanusi dan Endin A.J. Soefihara. Sedangkan dari unsur fraksi terdapat nama Barlianta Harahap (Ketua DPP dan Ketua Fraksi PPP di DPR) dan Arief Mudatsir Mandan (Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan DPP PPP).

Langkah mereka itu belakangan didukung beberapa pengurus wilayah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Banten siap dengan garis percepatan muktamar itu. Namun, menurut Lukman Hakim Syaifudin, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPP PPP, yang juga penggagas aksi, pengumpulan tanda tangan ini sama sekali tidak bermaksud menggoyang kedudukan Hamzah Haz dari kursi ketua umum. Pernyataan ini berangkat dari pol yang merupakan hasil kajian terhadap isu muktamar yang terus bergulir. Hasilnya, mereka cukup risau bila muktamar tetap dilakukan pada tahun 2004.

Alasannya cukup berdasar. Menurut Lukman Hakim, sesuai dengan AD/ART partai, masa kerja pengurus harian hanya lima tahun. Artinya, mandat partai ini akan berakhir pada Desember 2003. Nah, jika pelaksanaan muktamar dilakukan setahun berikutnya, praktis dalam setahun itu partai ini tidak memiliki mandat. "Berdasarkan kajian itu, kami khawatir PPP tidak bisa ikut pemilu karena kepengurusannya tak punya mandat," ujarnya kepada TEMPO. Bisa gawat dong kalau sampai partai pemenang ketiga pada Pemilu 1999 itu kena anulir.

Tapi ada yang melihat dari sisi lain. Desakan itu mirip langkah K.H. Zainuddin M.Z., rekan Hamzah yang kini membangun partai "tandingan" bagi Ka'bah: PPP Reformasi. Para peneken itu tampaknya sudah tidak "seiman" lagi dengan tokoh NU asal Banjarmasin itu, bahkan ingin mendongkel kursi bos besar. Bukankah jauh sebelum Hamzah naik ke kursi wakil presiden, sejumlah tokoh senior PPP—yang ikut menandatangani pernyataan itu—memang telah berambisi menggusurnya? "Sebenarnya itu cerita lama yang sekarang muncul lagi. Ada beberapa di antara mereka yang memang berambisi mengganti Hamzah Haz," ujar Wakil Sekjen PPP Juhad Mahja.

Pengunduran muktamar bukannya tanpa sebab. Menurut Juhad, hal itu dilakukan demi konsolidasi kekuatan partai dalam menghadapi pemilu. Dalihnya begini. Jika muktamar tetap dilakukan pada 2003, itu akan mengganggu persiapan pemilu. Sebab, muktamar harus diikuti dengan musyawarah wilayah dan musyawarah cabang beberapa bulan kemudian. "Apa cukup waktu yang pendek itu untuk konsolidasi partai? Padahal, bulan Juni, kita sudah menghadapi pemilu," kata Juhad.

Keputusan ini sudah final. Siapa pun pengurus pusat tidak bisa menganulir rekomendasi pelaksanaan muktamar PPP itu. Toh, para "pemberontak" itu melihat masih ada celah yang bisa dimainkan. Bulan depan, partai ini akan menggelar rapat pemimpin nasional. Setelah itu pula, barulah ketahuan kondisi partai ini yang sesungguhnya: solid atau tercerai lagi.

Irfan Budiman, Adi Prasetya