Tensi Tinggi untuk Urusan Kedelapan

CUKUP satu jam bagi Joko Widodo untuk mengambil keputusan tentang solusi tujuh masalah utama Jakarta yang menggantung tak kunjung selesai. Gubernur Ibu Kota ini bertamu ke kantor Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kamis pekan lalu—yang menurut Humas Kementerian merupakan kunjungan pertama Gubernur Jakarta ke gedung itu.

Joko dan Djoko mendiskusikan penataan Kali Ciliwung, banjir, penanganan limbah rumah tangga, air minum, tata ruang permukiman kumuh, pagar hijau di laut utara, serta proyek-proyek jalan tol dalam kota yang terhambat karena biaya dan pembebasan lahan. "Rapatnya efektif sekali. Di tingkat kebijakan, seratus persen beres. Tinggal tindak lanjut teknis di lapangan," kata Djoko Kirmanto seusai rapat.

Menurut Djoko, proyek-proyek itu terhenti di tengah jalan karena pemerintah Jakarta dan kementeriannya tak pernah sepakat soal pengerjaan dan penanggung jawab biaya. Kementerian ini punya program di tujuh proyek itu, tapi mesti mendapat izin dari Gubernur Jakarta. Dalam rapat itu, kedua pejabat sepakat berbagi beban. "Untuk rasio biayanya, masih harus ada rapat lagi, tapi prinsip bagi beban sudah disepakati," ujar Jokowi.

Untuk relokasi permukiman kumuh, misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun rumah susun bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. "Saya sudah menyediakan lokasinya, tapi harus berbicara dulu dengan masyarakat supaya tak ada yang keberatan," kata Jokowi. Begitu juga penanganan banjir dengan mengeruk dan menata Sungai Ciliwung yang akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum.

Tujuh urusan beres, masalah kedelapan membuat Jokowi mesti menepuk jidat berkali-kali: mass rapid transit (MRT). Ia setuju meneruskan proyek transportasi massal yang digagas pada zaman Sutiyoso ini. Tapi ia belum yakin terhadap proyek prestisius itu, terutama soal biaya dan harga proyek pembangunan rel per kilometer. "Sekarang tensinya sedang tinggi," ujarnya.

Tiga kali rapat dengan PT MRT, perusahaan daerah yang didirikan untuk mengurusi proyek kereta massal, belum ada kejelasan pembangunan rel untuk mengurai macet ini. Jokowi belum sreg dengan skema dan pembiayaannya. Proyek ini digagas pada 2005. Idenya adalah menciptakan angkutan massal berbasis rel, baik di bawah tanah maupun melayang di atas permukaan.

Untuk tahap pertama, akan dibangun rel layang dari Lebak Bulus ke Blok M sepanjang 15,5 kilometer, bersambung dengan rel bawah tanah dari Blok M ke Bundaran Hotel Indonesia sepanjang enam kilometer. Modal untuk membangun sudah diper­oleh dari Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 31 Maret 2008 sebesar 132,6 miliar yen atau Rp 15,1 triliun. Kajian yang menghabiskan Rp 1,5 triliun juga sudah digeber.

Bahkan tender untuk kontraktor yang mengerjakannya juga sudah digelar. Namun Fauzi Bowo—gubernur sebelum Jokowi—tak kunjung menunjuk pemenang lelang. Ada dua konsorsium di urutan teratas dari lima perusahaan yang lolos prakualifikasi tender: Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Constructions dan Sumitomo Mitsui Construction Company-Hutama Karya.

Janji Fauzi mengumumkan pilihannya dua hari sebelum pemilihan Gubernur Jakarta pada 11 Juli lalu tak terlaksana. JICA tak memberi rekomendasi konsorsium mana yang mesti dipilih. Restu JICA harus ada karena utang itu memakai skema pinjaman mengikat (tied loan). Ini jenis utang murah karena bunganya cuma 0,2 persen per tahun dengan jangka pengembalian 40 tahun.

Fauzi Bowo sepakat dengan skema ini karena tak ada bank komersial yang mau membiayai. "Break-even point proyek ini bisa 22 tahun," katanya sepekan sebelum pemilihan gubernur.

Jepang setuju memberi modal lewat pinjaman mengikat. Syaratnya, pengadaan barang dan jasa konstruksi mesti berasal dari Negeri Matahari Terbit. Perusahaan atau pemerintah negeri itu juga mesti menjadi kepala proyeknya. Karena itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai skema utang ini mengakibatkan biaya MRT lebih mahal ketimbang proyek serupa di negara lain.

Menurut MTI, dengan biaya Rp 15 triliun, proyek ini akan menelan biaya Rp 1 triliun per kilometer. MTI menilai harga itu kelewat mahal karena kapasitas kereta massal ini hanya 400 ribu-1 juta penumpang per hari. "Pemerintah harus mengkaji lagi harga proyek prestisius ini," kata Direktur Eksekutif MTI Pandit Pranggana.

Di tempat lain, seperti Kolkata (India) dan Singapura, biaya membangun kereta massal pada 2002 hanya Rp 373 miliar per kilometer. Kota Meksiko tak jauh beda. Sejak dilantik 15 Oktober lalu, Jokowi sudah mengatakan akan mengkaji biaya pembangunan, yang akan berimbas pada harga tiket kelak.

Tahap persiapan MRT sudah diluncurkan Fauzi Bowo pada Maret lalu. Pemerintah Jakarta pun sudah meneken dan mencairkan utang tahap I dan II senilai Rp 5,7 triliun untuk fase persiapan memindahkan Stadion Lebak Bulus, meluaskan terminal, membebaskan lahan yang dilalui rel, dan memindahkan bangunan-bangunan sepanjang jalur proyek.

Jika semua rencana mulus, pembangunannya bisa dimulai tahun depan dan orang Jakarta akan menikmati MRT pertama pada 2016. Kereta massal ini akan meringkas waktu tempuh Lebak Bulus-Hotel Indonesia dari satu jam lebih dalam keadaan macet menjadi 30 menit. Transportasi massal ini dinilai ampuh mengurai macet ketika disatukan dengan kereta komuter, bus antarkota, busway, monorel, plus jalan tol dalam kota.

Ternyata proyek itu tak semulus yang direncanakan. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bahkan mengatakan akan mengkaji seluruh proyek ini dari hal paling mendasar. "Akan kami kaji kenapa harus dimulai dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia. Kenapa tak dimulai dari tempat lain?" katanya. Jokowi pekan lalu mampir ke terminal itu, melihat fasilitas publik yang akan tergerus akibat proyek.

Jokowi belum yakin dengan semua proses yang sudah berjalan. Alih-alih menunjuk salah satu konsorsium untuk mengerjakan proyek ini, ia meminta PT MRT mengkaji ulang biayanya. Dalam rapat dengan para kepala dinas di Balai Kota, Senin pekan lalu, ia mengajukan tiga pertanyaan: pengembalian investasi, pembiayaan, dan kelangsungan proyek setelah jalan.

Jokowi tak puas terhadap penjelasan Direktur Utama PT MRT Tribudi Rahardjo. "Saya ini orang dagang. Kalau belum menguntungkan, ya, harus dikaji lagi," ujar bekas pengusaha mebel itu.

Dia ingin MRT bernegosiasi ulang dengan Jepang untuk mengubah skema utang mengikat menjadi pinjaman tak mengikat. "Negara lain ada yang bisa meminjam dari Jepang tapi belanja barangnya dari Korea, yang lebih murah," katanya. Apalagi Indonesia juga bisa mendapatkan utang tak mengikat dari negara itu pada 2008 untuk membiayai pembangunan trek rel ganda di selatan Jawa.

Direktur Keuangan PT MRT Erlan Hidayat mengatakan data tiga poin yang diminta Jokowi sebetulnya sudah disiapkan. Dalam rapat itu, Jokowi meminta detail item per item sehingga penjelasannya pun mesti mendetail. "Data yang diminta Pak Gubernur sudah kami siapkan, nanti dipaparkan dalam pertemuan berikutnya," ujar Erlan.

Dalam penjelasan tertulis kepada Tempo, Tribudi mengatakan biaya mahal yang dijadikan dasar penghitungan MTI berbasis pada harga 2002. Itu pun berdasarkan analisis dengan data sementara oleh Profesor Bent Flyvbjerg dari Sekolah Bisnis Oxford University, Inggris. Menurut dia, hitungan itu belum termasuk teknologi yang digunakan. Jenis sinyal, rel, dan teknologi akan menentukan biaya per kilometer.

Untuk memperoleh harga dan biaya yang dianggap wajar, Direktur MTI Pandit Pranggana mengusulkan pemerintah Jakarta menunjuk konsultan non-Jepang. Jokowi tak setuju. Menurut dia, sudah banyak konsultan mengkaji kelayakan MRT. "Saya hanya perlu kejelasan soal tiga itu. Kalau clear, saya teken saat itu juga," katanya.

Begitu tahu proyek ini hendak dikaji ulang, pengusaha berdatangan mengajukan penawaran. "Yang datang buanyak. Bukan lagi orang, tapi uooorang," ujar Jokowi. Ia bergeming dan tak akan membatalkan proses yang sudah berjalan. Untuk soal yang satu ini, ia tak bisa memutuskannya dalam satu jam.

Bagja Hidayat, Amandra Megarani, Syailendra Persada

Perbandingan Biaya Pembangunan MRT

1. MRT Jakarta