Terganggu di Kota Wali

BAK sosok waskita membaca tanda-tanda zaman, para aktivis organisasi Islam Cirebon sejak dua bulan lalu seperti tahu bahwa Ajun Komisaris Besar Rochiyanto bakal diganti Ajun Komisaris Besar Edison Sitorus sebagai Kepala Kepolisian Resort setempat. Maka mereka mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 19 September lalu.

Surat ini menolak pengangkatan Edison Sitorus untuk memimpin kepolisian kota di pesisir utara Pulau Jawa itu. ”Kami ingin semua anggota Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah—Red.) Cirebon beragama Islam,” kata Dede Muharam, Ketua Islamic Center dan anggota Forum Peduli Cirebon, menjelaskan isi surat itu pekan lalu.

Bocoran informasi yang dikuasai para aktivis itu membuat Brigadir Jenderal Sisno Adiwinoto takjub. Menurut Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri ini, pergantian pejabat polisi setingkat Kepala Polres lazimnya baru diketahui setelah surat keputusannya ditandatangani Kepala Polri. ”Jadi, aneh, mengapa mereka bisa sampai berkirim surat ke Kapolri,” katanya kepada Tempo, Jumat pekan lalu.

Penolakan dari Cirebon itu tak digubris Jakarta. Sitorus pun dilantik menjadi Kepala Kepolisian Cirebon, Rabu pekan lalu. Rochiyanto pindah tugas ke Markas Besar Polri. Merasa tak dipedulikan, Forum Peduli Cirebon segera menggelar demonstrasi menolak Sito-rus. Alasannya tetap: Kepala Polres baru ini nonmuslim.

Forum mengklaim diri mewakili berbagai institusi penting, yakni Majelis Ulama Indonesia Cirebon, Forum Ukhuwah Islamiyah Sewilayah Cirebon, Nah-dlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Dewan Dakwah Islamiyah, dan perwakilan pondok pesantren se-Cirebon. Mereka mendatangi gedung DPRD dan Balai Kota setempat.

KH Syarif Muhammad, Ketua Majelis Ulama Indonesia setempat, menyatakan Cirebon dikenal sebagai kota wali dan 92 persen penduduknya beragama Islam. ”Kami tentu menginginkan Kepala Polres yang muslim,” katanya.

Adapun Salim Bajri, Ketua Forum Ukhuwah Islamiyah Cirebon, bersikap lebih lunak. Ia setuju Sitorus diberi kesempatan dulu. Syaratnya, kata Guru Besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negara Cirebon itu, Kapolres harus ikut pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya.

Di balik ingar-bingar penolakan itu, Komisaris Besar Endi Budiarto, Kepala Divisi Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, mengendus motif lain di luar soal agama. Ia curiga ada pihak lain yang menggerakkan demonstrasi untuk kepentingan tertentu. ”Mereka terganggu dengan kehadiran Edison Sitorus di Cirebon,” ujarnya.

Brigadir Jenderal Sisno lebih terbuka. Menurut alumnus Akademi Kepolisian 1975 itu, para penyelundup kayulah yang kemungkinan berperan di balik aksi penolakan. ”Alasan yang paling mudah untuk menggerakkan massa, ya, memang soal agama,” katanya.

Pejabat Kepolisian Cirebon memang pernah diterpa tuduhan menerima suap dari tersangka penyelundup kayu. Juli lalu, dalam persidangan terdakwa penyelundup kayu Pontjodiono, 41 tahun, terungkap penyaluran Rp 50 juta untuk Kepala Kepolisian Cirebon. Kala itu, Rochiyanto membantah tuduhan tersebut.

Dede Muharam tentu menepis tudingan itu. Menurut dia, sikap kelompoknya semata-mata didasari keinginan agar semua pejabat di wilayah itu beragama Islam. Bantahan juga dilontarkan Pontjodiono, 41 tahun, terdakwa penyelundup kayu yang sedang diadili di PN Cirebon. ”Saya tidak pernah memberikan dana kepada siapa pun untuk menolak Kepala Polres baru,” katanya.

Tak ingin penolakan kian meruncing, Mabes Polri segera menurunkan tim Inspektur Pengawasan Umum untuk berdialog dengan para tokoh agama. ”Kami menekankan bahwa Polri bertugas untuk skala nasional dan bukan untuk salah satu agama,” ujar Sisno.

Budi Setyarso, Ivansyah (Cirebon), Rana Akbari (Bandung)