Usaha Mengepung Presiden Baru

TAK biasanya Arief Wibowo lesu menjawab pertanyaan soal rapat panitia kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepala Daerah yang berlangsung maraton di Wisma DPR Cikopo, Bogor. Padahal politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dikenal rajin menjelaskan detail isi pembahasan soal rumusan pasal-pasal yang sedang digodok. "Kondisinya tidak sehat. Seperti ada pemaksaan kehendak," kata Arief saat ditemui Tempo, Rabu pekan lalu.

Berlangsung tiga hari, menurut Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ini, hasil rapat panitia kerja soal RUU Pilkada sangat menjepit partainya. Dari sembilan fraksi di DPR, empat fraksi tetap menginginkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung: PDIP, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tiga fraksi di luar PKS merupakan koalisi penyokong Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada pemilihan presiden.

Lima fraksi lain setuju kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Mereka adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Bersama PKS, mereka menamai diri Koalisi Merah Putih, yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden.

Arief mengaku tak berdaya membendung koalisi itu. Jika dilakukan voting, fraksi pendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD menguasai 40 dari 52 kursi Komisi Pemerintahan DPR. "Tak ada gunanya kami ngotot karena sudah pasti kalah," ujar Arief.

Diajukan pada 14 Mei lalu oleh Kementerian Dalam Negeri, RUU Pilkada sebenarnya adalah revisi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Naskah revisi UU Pemerintahan Daerah itu disiapkan sejak 2010 dan diajukan dalam dua bagian, RUU Pilkada dan RUU Pemerintahan Daerah.

Dua naskah rancangan itu dibahas secara bersamaan oleh panitia kerja Komisi Pemerintahan DPR. Namun, dalam pembahasannya, sikap pemerintah ternyata tidak konsisten. Semula pemerintah mengusulkan kepala daerah dipilih langsung di tingkat provinsi. Adapun di tingkat kota dan kabupaten dipilih melalui DPRD.

Belakangan, usul pemerintah berubah lagi. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, pemerintah pada Senin pekan lalu mengusulkan kepala daerah tetap dipilih langsung tak hanya di tingkat provinsi, tapi juga di kabupaten dan kota. "Kami menganggap sistem ini masih relevan diterapkan dan lebih efektif jika dilakukan serentak tahun depan," kata Djohermansyah.

Perubahan usul itulah yang Selasa pekan lalu dibahas panitia kerja DPR dan Kementerian Dalam Negeri di Cikopo. Pasal lain yang dibahas adalah pemilihan kepala daerah dan wakilnya yang digelar terpisah. Wakil gubernur ditetapkan oleh presiden berdasarkan usul gubernur terpilih. Adapun wakil bupati atau wali kota ditetapkan gubernur mengacu pada usul bupati dan wali kota terpilih.

Semula, dalam prediksi Arief, hampir semua fraksi akan menyetujui pemilihan langsung. Namun rapat yang berlangsung Selasa pekan lalu itu justru membalikkan prediksi sebelumnya. Lima fraksi kubu Prabowo yang sebelumnya setuju pemilihan langsung tiba-tiba berubah sikap. Hanya PKS yang tetap dengan sikapnya.

Sikap fraksi dari partai pendukung Prabowo ini, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dirancang sejak Juli lalu. Pembahasan ini, menurut Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih itu, adalah bagian dari serangkaian program kerja yang mereka rancang menghadang kubu Jokowi. Sebelumnya, mereka berfokus menghadapi sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.

Semua rancangan aksi itu, menurut Idrus, dibahas intens di Rumah Polonia, Jakarta Timur, posko Prabowo-Hatta. Sesekali pertemuan digelar di kantor PKS di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. Lalu berpindah-pindah ke banyak tempat setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Hatta.

Rencana aksi jangka pendek, menurut peserta pertemuan, antara lain menguasai Senayan. Semua paket pembahasan rancangan undang-undang politik yang masih tersisa dikebut sebelum pelantikan anggota DPR baru. Termasuk menyiapkan tata cara pemilihan Ketua DPR dengan sistem paket—dengan pemilihan terbuka.

Dengan pemilihan oleh DPRD—yang sebagian besar merupakan koalisi pendukung Prabowo—kursi kepala daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten, akan direbut. "Meski Jokowi jadi presiden, semua kepala daerah dipegang Koalisi Merah Putih," ujar seorang politikus anggota Koalisi.

Usaha menghadang kubu Jokowi melalui pembahasan RUU Pilkada dibahas serius dalam pertemuan lintas fraksi Koalisi. Hadir dalam pertemuan di ruang rapat Fraksi Demokrat, lantai 9 gedung DPR, Selasa pekan lalu, itu antara lain Hidayat Nur Wahid, Nurhayati Al Assegaf, Setya Novanto, Hasrul Azwar, dan Desmond Mahesa. "Ini pertemuan rutin lintas fraksi Koalisi Merah Putih untuk mematangkan sejumlah agenda koalisi," kata Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PKS.

Menurut Hidayat, dalam rapat antarfraksi koalisi Prabowo yang digelar sepekan sekali itu dibahas sejumlah agenda jangka pendek, di antaranya tata tertib DPR yang baru dan pemilihan pimpinan Dewan. "Juga jangka pendek, perubahan dalam RUU Pilkada," ucapnya.

Hidayat tak menampik kabar bahwa sikap PKS yang masih sehaluan dengan PDIP dalam soal pemilihan kepala daerah langsung itu juga dibahas dalam rapat tersebut. Dia mengatakan ada kesalahan teknis komunikasi yang membuat PKS bersikap berbeda saat itu.

Agus Purnomo, anggota DPR asal PKS, menuturkan, informasi sikap koalisi agar PKS juga ikut memuluskan pasal kepala daerah lewat DPRD telat diterimanya. "Namun kami akan memperbaikinya," katanya. Salah satunya menyusulkan perubahan sikap PKS itu dalam rapat finalisasi yang berlangsung pekan ini.

Rusman Paraqbueq

Komposisi Kursi DPRD Provinsi

Koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PPP, PKS, PBB

Koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla
PDIP, PKB, NasDem, Hanura, PKPI

Sumber: KPUD/Diolah PDAT