Dana Berlebih untuk Puskesmas

Selama ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjerit mengeluhkan defisit sebesar Rp 19 triliun. Mereka mengaku kekurangan dana untuk memenuhi sarana dan prasarana kesehatan, obat, alat kesehatan, hingga honor tenaga medis. Tapi, ironisnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ada dana kapitasi untuk program Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS yang tidak terserap hingga mencapai Rp 2,4 triliun, sejak tiga tahun lalu.

Dana kapitasi adalah dana yang dibayarkan untuk layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik. Dana ini dicairkan oleh bendahara dari dinas kesehatan kabupaten atau kota setelah puskesmas itu mengajukan klaim pengeluaran tiap bulan. BPJS mengucurkan dana kapitasi kepada daerah berdasarkan pengajuan anggaran lebih dari 9.000 puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya.

Anomali dan bahkan penyalahgunaan dana semestinya tak terjadi jika Kementerian Kesehatan, BPJS, dan Kementerian Dalam Negeri memiliki regulasi yang mengatur transparansi rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawaban puskesmas kepada publik. Bukan rahasia lagi, tata kelola penganggaran puskesmas selama ini buruk. Aparat daerah pun memanfaatkan kelemahan itu untuk memotong dana jasa layanan, memanipulasi data tenaga medis, hingga melakukan pungutan liar.

Korupsi dana kapitasi sudah beberapa kali terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menangkap tangan Bupati Jombang dalam kaitan penyalahgunaan dana itu. Ada delapan kasus korupsi dana kapitasi di delapan daerah yang menyeret dua kepala daerah, empat kepala dinas kesehatan, sekretaris dinas kesehatan, kepala puskesmas, hingga bendahara puskesmas sejak 2014. Korupsi berpotensi membesar, mengingat tiap kabupaten atau kota masih memiliki sisa saldo dana tersebut sebesar Rp 30 miliar.

BPJS semestinya bisa memaksimalkan penyerapan dengan memberikan dana berdasarkan kinerja atau jumlah pasien yang ditangani puskesmas, bukan berdasarkan jumlah peserta di wilayah itu. Selama ini BPJS membiayai layanan di tingkat pertama sebesar Rp 3.000-6.000 per peserta per bulan untuk 188 juta jiwa. Ini belum termasuk fasilitas untuk tingkat di atasnya dan fasilitas tingkat pertama swasta. Jika didasari kinerja, puskesmas yang tidak optimal tentu tak akan mendapat dana yang sama pada tahun berikutnya.