DPD Minta Ketentuan Ruang Terbuka Hijau di IKN Konsisten dengan Undang-Undang

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sylviana Murni, meminta penerapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Ibu Kota Negara baru (IKN) konsisten dengan Undang-Undang IKN yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam aturan tersebut, diatur ruang terbuka hijau IKN adalah sebesar 70 persen.

Menurut dia, Otorita IKN harus belajar dari Jakarta yang gagal dalam memenuhi kewajiban RTH.  "Di Jakarta menurut Undang-Undang RTH itu 30 persen, tapi sampai saat ini sulit sekali terlaksana," ujar Sylviana dalam keterangannya, Jumat, 4 Maret 2022.

Berdasarkan lampiran undang-undang tersebut, terdapat  kawasan hutan produksi seluas 63.434 hektare dari luas IKN sebesar 256.654 hektare. Selain itu, wilayah IKN juga memiliki kawasan hutan konservasi yaitu Tahura Bukit Soeharto seluas 64.814 hektare.

Dengan luasnya RTH, IKN juga memiliki keanekaragaman hayati. Sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 mamalia, dan 25 jenis binatang melata  berupa jenis amfibi dan reptil (herpetofauna), serta terdapat spesies dengan status konservasi tinggi dan endemik. Wali Kota Jakarta Pusat periode 2008-2010 itu juga meminta pemerintah untuk menjaga keanekaragaman hayati di sana.

"Yang sangat kaya, sangat beragam, ini jangan sampai hilang. Sementara yang lain banyak yang sudah punah," kata Sylviana.

Pemeritan sebelumnya menyatakan bahwa luasan Ruang Terbuka Hijau di wilayah IKN mencapai lebih dari 75 persen dari luas keseluruhan. Selain itu, lebih dari 50% dari luas kota yang mencapai 56 ribu hektare akan menjadi ruang terbuka hijau.