Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi satu-satunya partai yang berkukuh menginginkan Pemilu 2024 digelar dengan sistem coblos gambar partai. Adapun saat ini, gugatan terhadap sistem proporsional terbuka sedang diproses di Mahkamah Konstitusi, yang salah satu pemohonnya adalah kader PDIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menampik jika berubahnya sistem Pemilu ke proporsional tertutup berdampak pada penundaan Pemilu. Menurut dia, Pemilu 2024 sifatnya mandatory alias wajib ditunaikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Hal-hal terkait pelaksanaan Pemilu tepat waktu, itu sifatnya mandatory, tidak boleh digeser-geser apapun alasannya,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari 2023.
Hasto mengingatkan pada 2008 saat MK mengambil keputusan atas judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu. Kala itu, salah satu gugatan dilayangkan terhadap pasal 214 UU Pemilu 2008 tentang nomor urut caleg yang lebih utama daripada suara yang diperoleh.
Hasto menyebut keputusan MK saat itu langsung efektif berlaku. Oleh sebab itu, kata dia, mengingat Pemilu 2024 masih berlangsung setahun lagi, maka opsi MK mengabulkan sistem coblos gambar partai sangat mungkin terjadi.
“Sekarang waktunya masih satu tahun, sehingga dimungkinkan. Tetapi sekali lagi, PDIP menyerahkan kepada MK karena kami bukan pihak yang melakukan judicial review,” ujarnya.
Kendati demikian, Hasto mengklaim proporsional tertutup punya banyak manfaat bagi masa depan bangsa. Menurut dia, sistem ini memungkinkan partai untuk lebih selektif menentukan calon terbaik sebelum dikirim ke parlemen.
“Proporsional tertutup jauh lebih memungkinkan bagi partai untuk merekrut tokoh-tokoh akademisi, punya kepakaran sesuai komisi, dan komitmen tinggi terhadap kemajuan bangsa,” kata Hasto.
Proporsional tertutup disebut bawa ancaman pada stabilitas politik
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut partainya tetap mendukung penggunaan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024. Menurut dia, saat ini kondisi politik Indonesia relatif stabil dengan menggunakan sistem ini.
Kendati demikian, Paloh menyebut saat ini gugatan terhadap sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi tengah diproses. Oleh sebab itu, kata dia, masyarakat hanya bisa menunggu keputusan yang diketok majelis hakim MK.
“Bagaimana hasil keputusan MK, dalam sistem proporsional terbuka kah dalam kepemimpinan yang kita pertahankan, atau peluang sistem proporsional tertutup,” kata Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu, 22 Februari 2023.
Jika Pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup, Paloh khawatir hal itu bakal mengancam stabilitas politik di Indonesia. Ia bersyukur sikap 8 fraksi dari 9 fraksi parlemen serta pemerintah bersepakat mendukung sistem proporsional terbuka.
“Jika di luar sesuatu yang barangkali, kemampuan akal sehat kami, prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, ancaman instabilitas jangan sampai terjadi,” kata Paloh.
Paloh juga hakulyakin gelaran Pemilu 2024 mendatang bakal berlangsung dalam suasana yang lebih bersahabat. Menurut dia, pilihan boleh berbeda, namun komitmen terhadap persatuan tetap yang utama.
“Bahwa Pemilu yang akan datanng masih dalam suasana yang tidak mencekam, tidak merusak persatuan, dan kesamaan di antara kita,” kata dia.
Foto 
