Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato usai melaksanakan rapat terbatas bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung beberapa poin terkait kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi, penerbitan aturan tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam, hingga peresmian bank emas. Berikut beberapa poin pidato Prabowo:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2025
Prabowo mengumumkan kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025. Dua di antaranya program makan bergizi gratis (MBG) dan penyaluran bantuan sosial atau bansos.
"Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi. Salah satunya program MBG," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2025.
Dia menyebut, MBG diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah Indonesia. Dia mengklaim makan bergizi membuat adanya perputaran uang di desa.
Sementara, penyaluran bansos juga dinilai mendorong Pertimbangan ekonomi. Beberapa program bansos itu seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Program Indonesia Pintar atau PIP pada Februari dan Maret 2025.
Kebijakan lain yang dianggap mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP 2025). "Selanjutnya, kebijakan pencairan THR bagi ASN dan Pekerja Swasta di bulan Maret 2025," kata dia.
Lalu kebijakan stimulus ramadan seperti diskon Harga Tiket Pesawat dan diskon Tarif TOL. Kemudian, Program Diskon Belanja seperti Harbolnas 2025, Program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025. "Ada juga pogram Pariwisata Mudik Lebaran," kata dia.
Selain itu, Prabowo mengatakan kebijakan stabilisasi harga pangan dianggap mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada pula kebijakan diskon listrik, PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV), PPnBM DTP Otomotif (EV dan Hybrid), Subsidi/Pajak DTP Motor Listrik, dan PPh DTP Sektor Padat Karya. "Lalu optimalisasi Penyaluran KUR dan optimalisasi kebijakan panen padi. Di mana sudah ada laporan produksi beras kita sudah meningkat secara signifikan," kata dia.
2. Akan wajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam disimpan di bank nasional
Prabowo mengatakan akan mengeluarkan aturan yang mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) Indonesia disimpan di bank dalam negeri. Aturan ini mulai berlaku 1 Maret 2025.
Dia menyebut ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 untuk meningkatkan manfaat DHE SDA. "Dalam rangka memperkuat dampak dari pengelolaan DHE SDA. Maka pemerintah menetapkan PP Nomor 8 Tahun 2025," kata Prabowo.
Aturan itu, kata Prabowo, akan berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk minyak dan gas bumi. "Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada PP Nomor 26 tahun 2023," kata dia.
3. Segera resmikan Bank Emas pada 26 Februari 2025
Prabowo mengatakan akan membuat Bank Emas atau bullion bank. Alasannya, Indonesia belum memiliki Bank Emas. Kondisi itu membuat banyak emas Indonesia mengalir ke luar negeri.
"Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri," kata Prabowo. Dia menyebut, Bank Emas ini akan diluncurkan pada 26 Februari 2025 mendatang.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
