5 Organisasi Dokter Nilai Kebijakan PPKM Mikro Kurang Tepat, Harusnya PSBB

TEMPO.CO, Jakarta - Lima organisasi profesi dokter mendorong agar pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa. Kalau perlu, pemerintah didorong memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19. Per 17 Juni kemarin, penambahan kasus harian sudah mencapai 12.624 orang.

Lima organisasi profesi tersebut terdiri dari; Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (lDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler
Indonesia (PERKI).

"Saat ini kan yang diterapkan PPKM Mikro, itu kurang tepat. Harusnya diberlakukan PPKM ketat seperti awal dulu atau PSBB seperti tahun lalu. Ini lebih kuat dampaknya mengurangi transmisi penularan," ujar Ketua PERDATIN, Syafri Kamsul Arif dalam konferensi pers daring, Jumat, 18 Juni 2021.

Ketua PDPI Agus Dwi Susanto menambahkan, bila PPKM tidak dilakukan secara serius, maka akan terjadi penumpukan pasien yang dirawat sehingga mengakibatkan rumah sakit kolaps. Saat ini, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di sejumlah daerah sudah melewati ambang batas aman 60 persen.

"Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi di Indonesia. Upaya maksimal pemerintah dengan menerapkan PPKM, transmisi bisa dikurangi," ujarnya.

Lima organisasi profesi meminta pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi PPKM berjalan maksimal serta melakukan percepatan vaksinasi. Sementara itu, masyarakat diminta tetap waspada dan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

DEWI NURITA

Baca: Muhadjir: Lockdown Mikro di Tingkat RT Saja, Agar Ekonomi Tetap Berjalan