Ancaman dari washington

KOMISI Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, Rabu pekan lalu melalui serentetan perdebatan yang seru akhirnya setuju memasukkan amandemen Senator Russ Feingold ke dalam RUU Bantuan Luar Negeri. Isinya: melarang penjualan perangkat militer AS ke Indonesia bila keadaan hak asasi manusia di Timor Timur dianggap belum maju. Kalau saja RUU itu berhasil digolkan menjadi UU, akan ada dampaknya bagi ABRI: kesulitan mendapatkan suku cadang untuk perangkat militernya yang buatan AS. Sejumlah mesin perang Indonesia pesawat terbang, di antaranya adalah buatan AS. ''Teoretis pesawat F-5 dan F-16 Indonesia kelak bisa di- grounded,'' kata sebuah sumber AU di Jakarta. Bahwa Kongres (parlemen) di AS cerewet soal hak asasi manusia, itu bukan soal baru. Menurut seorang pelobi Indonesia di AS, sejak dulu ada saja anggota Kongres yang ingin mempersulit hubungan AS dengan Indonesia karena alasan hak asasi. Dan biasanya pemerintah AS selalu mendukung posisi RI. ''Tapi sekarang lain,'' kata pelobi yang sudah membantu Indonesia sejak seperempat abad lalu itu. Contoh paling mudah dari perubahan sikap ini, lihat saja betapa pemerintahan Bush melawan upaya Kongres memangkas program latihan militer (IMET) ke Indonesia, tahun lalu, meski akhirnya kalah. Sejak meletusnya peristiwa Dili dua tahun lalu, beberapa senator memang bersemangat menggebuk Indonesia, tapi Gedung Putih selalu berupaya keras mematahkannya. Kini, pemerintahan Clinton malah melarang penjualan empat pesawat F-5 Yordania ke Indonesia. ''Itu keputusan pemerintah, bukan Kongres,'' kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS kepada TEMPO. Nilai penjualan total pesawat itu hanya di bawah US$ 50 juta. Berarti, secara hukum, pemerintah tak perlu merundingkannya dengan Kongres. RI mulai mendeteksi perubahan ini sejak Mei lalu, ketika delegasi AS dalam sidang tahunan komisi hak asasi manusia dari PBB di Jenewa turut mensponsori resolusi yang mengecam Indonesia karena soal Tim-Tim. Padahal, delegasi AS biasanya aktif membantu delegasi Indonesia dalam perkara ini. Lalu, dalam sidang CGI Juni lalu di Paris, delegasi AS bersuara paling nyaring. Kemudian giliran fasilitas ekspor GSP dari Indonesia ke AS diancam akan dicabut oleh Washington. ''Belum pernah hubungan Indonesia-AS di era Orde Baru ini mendapatkan serentetan ketegangan seperti sekarang,'' kata Dr. Donald Emmerson, pakar politik luar negeri Indonesia di AS. Akankah hubungan kedua negara memburuk? ''Tidak,'' kata Winston Lord, Asisten Menteri Luar Negeri AS urusan Asia Timur dan Pasifik, kepada TEMPO. Lord mengakui, belakangan ini hubungan antara kedua pemerintahan terasa menghangat. Tapi dia menunjuk pada pertemuan Clinton-Soeharto di Tokyo beberapa waktu lalu. Kabarnya, Presiden RI juga sudah menerima undangan dari Presiden AS untuk menghadiri KTT APEC di Seatle, AS, November nanti. Tapi, menanggapi keputusan Komite Senat AS untuk melarang penjualan senjata ke Indonesia, Menteri Negara Sekretaris Negara Moerdiono menegaskan sikap pemerintah RI, Ahad lalu. ''... Pemerintah Indonesia akan menjajaki kemungkinan pembelian pesawat terbang dari negara lain, sesuai dengan kebutuhan kita. Pembelian senjata pun tidak tergantung dari satu negara, tapi dari negara-negara lain yang sesungguhnya banyak mengerti masalah kita dan masih mempercayai kita.'' Bambang Harymurti (Washington, D.C.) dan Linda Djalil (Jakarta)