Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikam terima kasih atas kritik yang disampaikan kepadanya dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno oleh Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ari mengatakan dia dan Pratikno tetap berkomitmen memperkuat demokrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dalam masyarakat akademik, kritik dan perdebatan adalah sesuatu yang menyehatkan," kata Ari melalui pesan singkat pada Selasa, 13 Februari 2024. "Kita harus terus menjaga budaya akademik dengan pemikiran yang kritis, terbuka, menghargai keragaman/perbedaan perspektif, disertai semangat kontribusi bagi kemaslahatan bersama."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mahasiswa dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM mengatakan Ari dan Pratikno turut mengantarkan kemerosotan demokrasi Indonesia melalui berbagai perilaku politik yang sangat jauh dari etika intelektual. Ari dan Pratikno menjadi bagian dari Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Dua guru kami itu telah menjadi bagian dari persoalan bangsa. Untuk itu, ijinkan kami mewakili Pak Tik dan Mas Ari menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Perwakilan Mahasiswa Fisipol UGM Rubiansyah, saat menggelar aksi di kampusnya pada Senin, 12 Februari 2024.
Ari mengatakan dia bersama Pratikno memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas, memperkuat demokrasi, membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. "Serta mencurahkan energi dan kemampuan untuk kemajuan bangsa dan negara," katanya.
Para mahasiswa Fisipol UGM merasa kecewa, di tengah perhelatan Pemilu 2024, justru menyaksikan demokrasi sedang menuju ambang kematian. Menurut mereka, di bawah Jokowi, rakyat disuguhi serangkaian tindakan pengangkangan etik dan penghancuran pagar-pagar demokrasi yang dilakukan oleh kekuasaan.
Kritik terhadap Jokowi juga disampaikan sejumlah sivitas akademika hingga kelompok sipil. Mereka mengkhawatirkan pelanggaran kepala negara dalam pemilu hingga pembiaran terhadap pelanggaran etik seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, Putra Jokowi ikut Pilpres 2024.
Foto 
