Regulasi Etik Pembungkam Kritik

Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Herlambang P. Wiratraman. TEMPO/Aris Novia Hidayat

Herlambang mencontohkan bagian C angka 4 huruf (j) pada Keputusan Kepala BRIN tersebut yang rentan multitafsir. Bagian itu menyebutkan larangan bagi pegawai BRIN melakukan perbuatan atau kegiatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, ketertiban umum, merusak citra profesi, dan martabat BRIN. Bagian C angka 9 juga menyebutkan, "Segala bentuk sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai ASN yang bertentangan dengan ketentuan dalam angka 4 sampai angka 8 merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN." 

Menurut Herlambang, ketentuan tersebut tidak menjelaskan detail sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan yang dapat dianggap merusak citra profesi serta martabat BRIN. "Yang dimaksud merusak citra profesi itu apa? Merusak martabat BRIN itu apa?" ujarnya.

Herlambang khawatir, jika dibiarkan, lenturnya penafsiran tersebut dimanfaatkan pimpinan BRIN untuk membungkam kritik dan membelenggu asas kebebasan berekspresi para peneliti. "Padahal kritik seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai upaya merusak citra profesi dan martabat institusi," kata Herlambang. "Kritik termasuk kebebasan berpendapat." 

Dimintai konfirmasi oleh Tempo ihwal pemanggilan dan pemeriksaan etik tersebut, Ratih Retno Wulandari enggan membeberkan detail perkara pemanggilan dan pemeriksaan etik peneliti tersebut. "Rahasia. Kami tidak akan menginformasikan," kata Ratih. Dia hanya menuturkan semua aparatur sipil negara wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan etika yang diatur perundang-undangan. "Sebagai pribadi yang sudah dewasa, tentu kami mempercayai bahwa pegawai tahu dan dapat membedakan hal yang baik dan buruk."

Ratih tak merespons pertanyaan Tempo ihwal aturan kode etik BRIN yang dianggap sejumlah kalangan multitafsir dan rentan disalahgunakan. Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan BRIN, Driszal Fryantoni, pun setali tiga uang. 

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, sependapat dengan Herlambang. Dia mencermati banyaknya pasal karet dalam Keputusan Kepala BRIN Nomor 76/HK/2022. Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti tersebut menilai kalimat dalam regulasi itu terlalu luas untuk diartikan. "Perlu satu pasal yang menjelaskan pemahaman tentang materi pasal-pasal tersebut," kata Trubus. "Misalnya frasa 'perbuatan tidak terpuji', itu harus dijelaskan karena pengartian dari tiap agama dan budaya itu berbeda-beda."

Trubus juga menyayangkan jika BRIN melakukan pemeriksaan etik terhadap para peneliti yang menyampaikan pendapatnya di ruang digital. Menurut dia, menyatakan pendapat tidak bisa dilabeli sebagai tindakan yang menyeleweng. "Jika pendapat itu berupa kritik, apa dilarang? Seharusnya enggak selagi tidak memuat kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan," ujarnya. "Jadi, ketentuan kode etik BRIN seharusnya dibuat rigid, transparan, dan terbuka."

Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyoroti regulasi tentang kode etik BRIN yang tak memberikan ruang bagi pelanggar untuk membenahi diri. Padahal Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri mengatur tiga butir jenis hukuman disiplin ringan, yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, dan penyataan tidak puas secara tertulis. "Seharusnya penanganan terhadap dugaan pelanggaran diawali dengan mekanisme teguran lisan dan pembinaan oleh atasan," kata dia.

Herdiansyah juga mengkritik bagian E angka 1 huruf (a) Keputusan Kepala BRIN Nomor 76/HK/2022, yang menyatakan bahwa dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN diperoleh secara tertulis dari rekan pegawai, aduan masyarakat, atasan langsung pegawai, atau pejabat yang berwenang. Dia menilai mekanisme pengaduan ini kelewat lentur sehingga siapa pun bisa terancam oleh pelaporan pelanggaran etik. "Skemanya seperti disengaja didesain untuk mendisiplinkan pegawai BRIN. Ini jelas adalah bentuk pembungkaman sekaligus operasi pembersihan bagi mereka yang kritis," ujarnya. "Lembaga yang dikelola secara otoriter semacam ini jelas akan mengancam masa depan riset Indonesia."

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Mulyanto, memastikan akan mendalami pemanggilan dan pemeriksaan etik terhadap para peneliti BRIN yang kritis di media sosial. "Kami akan dalami dan evaluasi di Panitia Kerja BRIN Komisi VII," kata dia, kemarin. 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut menduga pemanggilan dan pemeriksaan etik tersebut tak lebih dari upaya untuk membungkam suara para peneliti BRIN. "Sikap kritis para ilmuwan dan peneliti adalah hal yang lumrah. Sejak dulu, peneliti politik LIPI kritis di media," kata Mulyanto. "Kalau ada kritik, artinya ada ketidakpuasan terhadap bentuk kelembagaan, tata kelola, dan pimpinan lembaga."

ANDI ADAM FATURAHMAN