Keterbatasan Hadapi Pencuri Ikan

Berdasarkan AIS dan citra satelit, IOJI masih mendeteksi intrusi KIA Vietnam di Laut Natuna Utara di wilayah ZEE non-sengketa. Pada Maret dan April 2022, tren peningkatan intrusi terjadi sebagaimana terjadi pada bulan yang sama pada 2021. "Walaupun tidak setinggi tahun lalu, masalah intrusi kapal ikan asing Vietnam yang diduga pelaku illegal fishing masih menjadi persoalan berlarut-larut yang dihadapi oleh Indonesia," ujarnya.

Jeremia menuturkan, illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal masih terus terjadi di Natuna karena sejumlah faktor. Penyebabnya antara lain garis perbatasan ZEE antara Indonesia dan Vietnam yang tak kunjung disepakati. Selain itu, belum adanya provisional arrangement atau perjanjian sementara dengan Vietnam mengenai pengelolaan sumber daya di wilayah sengketa tersebut.

Faktor lain adalah intrusi yang masif dari kapal ikan Vietnam ke dalam ZEE Indonesia. Kegiatan tersebut bahkan dilakukan di kawasan tidak bersengketa di bawah garis landas kontinen yang sering kali dikawal oleh kapal-kapal Vietnamese Fisheries Resources Surveillance—semacam lembaga kelautan dan perikanan Vietnam. "Ini juga dilatarbelakangi oleh stok ikan yang bisa dikatakan habis (depleted) di ZEE Vietnam karena penangkapan berlebihan atau overfishing."

IOJI juga menilai keterbatasan kemampuan pemerintah dalam merespons dan menindak illegal fishing oleh kapal ikan asing di Natuna menjadi penyebab pencurian ikan di laut Indonesia terus terjadi. "Kami juga melihat kurangnya sinergisitas patroli di laut oleh banyak instansi hukum yang berwenang di laut," ujar Jeremia.

Adapun Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengakui menurunnya atau longgarnya patroli pengawasan di laut Indonesia, terutama di ZEE. Padahal perairan Indonesia kaya akan sumber daya yang menjadi incaran para pencoleng ikan. "Kendala dalam mengatasi illegal fishing adalah alat utama sistem pengawasan Bakamla dan dukungan anggaran yang masih terbatas," ujar Deputi Operasi dan Latihan Bakamla Laksda TNI I Gusti Kompiang Aribawa.

Hasil pantauan Bakamla sejalan dengan analisis IOJI. Periode Januari hingga April ini, Bakamla menyatakan kegiatan yang paling menonjol terpantau dari alat AIS Bakamla adalah illegal fishing. Dari 85 penindakan dari 15 pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pencurian ikan. Dalam empat bulan terakhir itu pula sebanyak 15 temuan tersebut adalah pencurian ikan.

"Dari hasil monitoring kami menunjukkan per 26 April ada kegiatan kapal ikan asing Cina di sana (ZEE Natuna)," ujarnya. Aturan hukum nasional atau internasional, Indonesia sebagai negara pantai berkewajiban mencegah dan memberantas aktivitas penangkapan ikan secara ilegal dan tidak dilaporkan (IUUF) di ZEE seperti yang ditegaskan dalam UNCLOS 1982. Aribawa menjelaskan, langkah tersebut termasuk pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum. Apalagi terhadap kapal yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di ZEE Indonesia.

United Nation Convention of Law of The Sea atau UNCLOS merupakan perjanjian internasional hasil konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut internasional. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

Untuk meningkatkan pengawasan keamanan laut, pemerintah saat ini telah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Regulasi ini bertujuan mensinergikan tugas dan fungsi semua instansi pemerintah yang berwenang di laut. "Peraturan itu memberi wewenang dan amanat kepada Bakamla sebagai koordinator terhadap seluruh stakeholder dalam menegakkan hukum di laut," ujarnya.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan telah memberi perhatian khusus terhadap perbatasan seperti di kawasan Natuna Utara. Kementerian berusaha menjaga kedaulatan kelautan di Natuna dengan mengintensifkan pengawasan terintegrasi dengan menggunakan integrated surveillance system.

Selama pengawasan sejak awal tahun sampai sekarang, Pangkalan Pengawasan juga telah menjatuhkan sanksi administrasi terhadap 60 kapal ikan Indonesia yang diduga melanggar, termasuk perihal penangkapan ikan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Suharta, merinci kapal yang melanggar tersebut di antaranya dijatuhi sanksi peringatan sebanyak 6 kapal, administrasi 47 kapal, dibekukan perizinannya 2 kapal, dicabut izinnya 4 kapal, dan 1 kapal diproses pidana.

IMAM HAMDI