Basuki Hadimuljono Targetkan Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif di IKN Rampung 2028

KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rampung pada 2028.

Dia menuturkan pembangunan Kota Nusantara pada 2028 bakal menyelesaikan infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat, dan fasilitas pendukung lainnya.

“Pencapaian penting (milestone) pembangunan Kota Nusantara itu di 2025 dan 2028,” ujar Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa, 31 Desember 2024, seperti dikutip dari Antara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2024 itu menuturkan, pada 2025, OIKN menyiapkan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya seperti air, listrik, dan fasilitas lainnya bagi aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke IKN.

Dia mengatakan perlu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi.

OIKN juga mempersiapkan peresmian sejumlah infrastruktur sektor eksekutif yang telah selesai dibangun. Kemudian OIKN mempersiapkan 4-5 peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan bangunan baru (groundbreaking), di antaranya pembangunan sekolah, restoran, dan kantor.

“Kami segera laporkan kepada Presiden kemajuan dan rencana pembangunan Kota Nusantara, serta untuk peresmian dan peletakan batu pertama,” ujarnya.

Basuki menuturkan arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan prinsip ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dalam pembangunan Kota Nusantara, dan perencanaan dilakukan dengan baik dan maksimal.

Basuki Hadimuljono Klaim Perusahaan asal Malaysia akan Berinvestasi di IKN

Dalam kesempatan terpisah, Basuki mengklaim sejumlah investor siap menanamkan modal dan melakukan peletakan batu pertama di IKN. Salah satu perusahaan tersebut berasal dari luar negeri, yaitu Citadel Group, perusahaan swasta asal Malaysia.

Basuki mengatakan Citadel Group akan membangun infrastruktur di bidang permukiman. Dia juga membocorkan rencana groundbreaking untuk proyek hotel dan perkantoran, yang investornya berasal dari dalam negeri. Proyek-proyek tersebut dijadwalkan dimulai pada Januari 2025. Namun dia menambahkan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan jadwal Prabowo.

“Kami usulkan pada Pak Presiden Prabowo (groundbreaking Januari), karena Menteri PU (Pekerjaan Umum) mengusulkan untuk beberapa yang sudah siap untuk diresmikan,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa, 31 Desember 2024.

Sebelum Citadel Group, perusahaan asing yang berinvestasi di IKN adalah Delonix Bravo Investment dari Cina. Hal tersebut dibuktikan saat Presiden RI Ke-7 Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan kawasan mixed-use di atas lahan seluas 24.200 meter persegi.

Anggaran yang digelontorkan Delonix untuk membangun IKN mencapai Rp 500 miliar. Investasi bernilai setengah triliun itu bakal digunakan untuk membangun beragam fasilitas, mulai dari hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga dan kebugaran, area terbuka hijau, hingga perkantoran. Kawasan itu pun nantinya akan diberi nama Delonix Nusantara.

Jokowi menyebutkan Delonix Bravo Investment sebagai perintis investasi asing di ibu kota baru. Dia pun berharap kehadiran Delonix di IKN mampu membuat investor asing lainnya segera masuk ke IKN.

“Delonix Group masuk sebagai perusahaan asing perintis yang berinvestasi di IKN, dan ini akan memberikan dampak kepercayaan pada investor lain untuk segera masuk ke Ibu Kota Nusantara,” ucap Jokowi saat groundbreaking Delonix Nusantara di IKN pada Rabu, 25 September 2024, dipantau dari Sekretariat Presiden.

Kemenpan RB Upayakan Insentif untuk ASN yang Pindah ke IKN

Adapun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bakal mengupayakan ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk mendapatkan insentif. Namun, sementara ini, pemindahan tersebut masih menunggu arahan Presiden Prabowo.

“Insentif itu kan memang sudah janji pemerintah sebelumnya. Tentu itu akan menjadi salah satu yang akan kami bicarakan,” kata Menpan RB Rini Widyantini saat ditemui usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Bappenas pada Senin, 30 Desember 2024.

Menteri PANRB periode 2022-2024 Abdullah Azwar Anas sebelumnya mengatakan pemerintah merumuskan insentif anggaran hingga percepatan kenaikan jabatan bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Dia menyampaikan hal ini setelah rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Juli 2024.

“Ya, tadi kami diminta Bapak Presiden untuk merumuskan secara rinci terkait insentif pemindahan ASN ke IKN, baik itu insentif berupa anggaran maupun berupa percepatan kepangkatan,” kata Azwar Anas seperti dikutip dari Antara.

Saat itu, Azwar mengatakan belum bisa mengumumkan besaran insentif anggaran untuk ASN karena masih dikaji bersama Menteri Keuangan. Namun dia mengatakan pemberian insentif serupa layaknya pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, dalam pemberian insentif, Azwar menyebutkan pemerintah juga menghitung biaya hidup di IKN, termasuk percepatan kenaikan pangkat bagi ASN yang memenuhi kualifikasi.

Adapun kabar teranyar ihwal rencana pemindahan ASN ke IKN, Basuki Hadimuljono mengklaim sejumlah infrastruktur sudah siap, mulai dari hunian, kantor, air, jaringan listrik, bahkan ekosistem perkotaan.

“Kalau memang Menpan RB mau memutuskan (ASN pindah ke IKN) setelah hari Lebaran, kami sudah siapkan,” kata Basuki saat ditemui di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024. “Restoran, kios-kios itu juga sudah mulai masuk ke sana.”

Rini Widyantini sebelumnya mengatakan pemerintah masih menggodok skema pemindahan ASN ke IKN. Pada periode pemerintahan sebelumnya, Kemenpan RB sudah menyiapkan skema pemindahan yang semula ditargetkan pada September 2024—meski akhirnya kembali diundur. Namun skema baru diperlukan lantaran di pemerintahan Presiden Prabowo ada penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 48.

“Tentu para pegawainya juga ada yang berubah karena ada yang jadi dua kementerian, tiga kementerian. Kami masih menunggu mereka settle dulu dengan tata kelola internalnya,” kata Rini dalam jumpa pers setelah acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

M. Rizki Yusrial, Raden Putri, Riri Rahayu, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Tanggapan KIM Plus setelah Prabowo Tetapkan PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah