Bekal ke balai sidang

SELAIN soal ekonomi, Presiden Soeharto punya saran untuk Gerakan Non Blok (GNB). Sebagai Ketua baru Pak Harto ingin, "Kita hendaknya terus-menerus mengadakan rasionalisasi dan simplifikasi ke dalam, agar bisa meningkatkan efektivitas dan kemampuan dalam tindakan ke luar," kata Presiden lewat pidatonya. Bisa jadi keinginan Pak Harto itu bisa terwujud September nanti. Semua kemungkinan itu kini sedang digodok oleh sebuah Komite Tingkat Menteri yang disebut Komite Metodologi. Ini adalah hasil bentukan sidang tingkat menteri di Larnaca, 1988, dan diketuai oleh Menteri Luar Negeri Siprus, George Iacovou. Komite ini saat ini sedang menyiapkan cara kerja baru untuk GNB secara menyeluruh. "Bisa dibilang, hasil kerja tim ini adalah buku manual baru untuk nonblok jika disetujui di Jakarta nanti," kata Marzuki Darusman, salah seorang anggota delegasi Indonesia. Apa yang dikerjakan oleh Tim Iacovou ini memang tak mainmain. GNB rupanya sadar, mereka sebagai mayoritas di PBB sebenarnya bisa lebih bersuara jika berkelompok. Itu sebabnya tim ini mengandaikan terbentuknya sebuah "Konglomerat Negara-Negara Berkembang" di PBB yang akan mempelopori restrukturisasi dan demokratisasi PBB yang saat ini sangat terasa didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutusekutunya. Sebagai langkah pembenahan ke dalam, sebelum mencari tujuan besar itu, ada beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi krisis. Untuk itu Komisi Iacovou merekomendasikan diperkuatnya posisi ketua dengan pembentukan sebuah tim asistensi manakala sebuah perselisihan antarnegara nonblok pecah atau ketua tak bisa lagi memimpin gerakan. Untuk ini ada dua pilihan. Bisa terdiri dari tiga negara yakni ketua GNB sebelumnya, ketua GNB saat itu, dan calon Ketua GNB di periode berikut. Pilihan kedua, tim asistensi ini berupa sebuah komite yang terdiri dari empat negara Asia, empat Africa, dua Amerika Latin, dan satu Eropa. Rekomendasi kedua dari Tim Iacovou adalah pembentukan sebuah back up system untuk Biro Koordinasi. Selama ini disadari bahwa Nonblok yang berupa gerakan sering tak efektif karena tak punya sekretariat. Banyak masalah yang seharusnya bisa beres di tingkat sekretariat terpaksa makan waktu dalam sidang-sidang tingkat menteri. Soal Kroasia tadi adalah salah satu contohnya. Sementara itu, untuk membentuk sekretariat selalu ada kontroversi. Pertama, ini bukan gerakan organisasi. Kedua, kalau ada sekretariat, siapa yang mesti membayar biayanya. Maka Tim Iacovou muncul dengan usulan untuk membentuk back up system yang bisa berupa panitia ad hoc atau kelompok kerja yang diharapkan lebih efektif menangani soal. Ketiga, untuk menggalang kerja sama ekonomi akan dibentuk sebuah Joint Co-Ordinating Committee (JCC) antara GNB dan Kelompok 77 yakni kelompok negara sedang membangun yang juga terdiri dari anggota Nonblok. Komite ini diharapkan bisa memperkuat kerja sama dan menghindari tabrakan kepentingan antara GNB dan G77. Keempat, tim Iacovou juga mengusulkan perubahan mendasar pada cara kerja GNB. Antara lain menghindari rapat-rapat yang tak efisien, dengan memperjelas wewenang Biro Koordinasi. Semua rancangan ini sudah dibahas dalam Rapat Tim Metodologi Rabu pekan lalu dan akan dibawa ke KTT di Jakarta untuk disahkan. Optimistiskah Iacovou, "Saya yakin hasil kerja tim ini tak akan ditolak," katanya. Jika mengingat semuanya sudah baru, apakah tak salah jika orang juga mengusulkan nama baru untuk GNB? Iacovou ternyata menolak. "GNB itu penuh sejarah. Ada sesuatu yang dulu diperkelahikan. Sekarang bentuk perkelahian memang sudah berubah. Namun, masih banyak negara miskin di dunia yang tak adil ini yang mesti diperkelahikan. Jadi apakah kita harus mengubah nama dan menghapus begitu saja sebuah sejarah yang luar biasa ini? Saya kira tidak." YH