Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 55 kader PDIP diketahui telah bersiaga di Magelang untuk mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski demikian, mereka masih menunggu arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya menginstruksikan agar kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menarik diri dari retret tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Instruksi ini sebagai respons dari penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun instruksi Megawati tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025. Dalam surat yang dilihat Tempo tersebut diinstruksikan agar:
1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025.
2. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
3. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Beberapa kader PDIP menegaskan patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti tak mengikuti retret Kepala daerah di Akademi Militer Magelang. "Kami yang kader PDI Perjuangan tidak ikut partisipasi di acara retret Magelang," ujar dia melalui pesan singkat.
Agustina merasa perlu segera menjalankan program yang diusungnya untuk. "Hari ini kami akan langsung persiapan penanganan sampah dan evaluasi dampak Banjir," katanya.
Senada, Bupati Temanggung Agus Setyawan juga menunda keberangkatan menuju retret di Akmil Magelang. Dia mengaku mematuhi instruksi yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Kami sebagai petugas partai masih menunggu komando dari DPP," kata dia melalui sambungan telepon. "Menunggu arahan dari DPP."
Meski demikian, Agus mengatakan barang-barang perlengkapannya telah berada di lokasi retret. "Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri H-1 sudah harus masuk," ujar dia.
Sementara itu, Bupati Brebes yang juga kader PDIP, Paramitha Widya Kusuma, tetap menghadiri retret kepala daerah. Namun, Paramitha enggan berkomentar ketika ditemui di Akmil Magelang.
Dia berjalan dari tenda menuju Gedung Sudirman pada pukul 13.35. "Jangan ya," kata dia ketika hendak diwawancara. Selain itu, ada beberapa kepala daerah lain dari PDIP yang diduga tetap berangkat retret. Namun Tempo belum berhasil mendapat konfirmasinya.
Merespons kader PDIP yang tetap mengikuti retret, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuang Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengatakan belum ada keputusan sanksi terhadap kader partainya yang tetap berangkat mengikuti retret kepala daerah di Akmil.
“Nggak (ada sanksi). Santai saja,” kata Deddy saat ditanya awak media usai pertemuan dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Jumat malam, 21 Februari 2025.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah juga mengatakan belum ada putusan mengenai sanksi bagi kader yang melanggar instruksi Megawati. Menurut dia, larangan retret tersebut merupakan urusan internal partai. “Sabar, sabar. Ini kan urusan internal, pure urusan internal,” kata Said saat keluar dari kediaman Megawati.
Di sisi lain, Said yakin kader PDIP yang tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum untuk tidak berangkat retret kepala daerah tidak akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. “Dan sudah ada dekret dari Mendagri. Bahwa tidak hadir ke retret itu tidak berarti ada sanksinya,” ujar dia.
Hammam Izzuddin, Jamal Abdun Nashr, dan Andi Adam berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Mengupas Tuntas Lembah Tidar, Kawasan Penuh Nilai Filosofis