Bidang Tugas Komisi III DPR, Pantau Penanganan Polisi Tembak Polisi hingga Pemilihan Pimpinan KPK

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DRI RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI. Penetapan Komisi III telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pada Pasal 3 Ayat (1) komisi dibentuk sebagai alat pelengkap DPR RI dan sifatnya menetap pada satu periode.

Dikutip dari dpr.go.id, rapat paripurna 22 Oktober 2019 menetapkan 11 komisi yang ada dalam tubuh DPR RI pada periode tahun 2019-2024. Salah satunya Komisi III yang bertanggung jawab membawahi bidang hukum, hak asasi manusia, dan juga keamanan negara.

Dilansir dari perpustakaan.dpr.go.id, selain itu Komisi III juga berperan dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan anggaran yang berkaitan dengan sektor hukum. 

Komisi III bertanggung jawab melakukan pengawasan khusus dibidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan negara melalui mitra kerjanya. Ruang lingkup mitra dari Komisi III ditetapkan dalam Nomor 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. Adapun mitra sebagai pasangan kerja Komisi III saat ini di antaranya:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Kejaksaan Agung

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

6. Mahkamah Agung

7. Mahkamah Konstitusi

8. Komisi Yudisial

9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

11. Badan Narkotika Nasional

12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

13. Setjen MPR

14. Setjen DPD

YOLANDA AGNE | KHUMAR MAHENDRA | ANNISA FEBIOLA | HENDRIK KHOIRUL MUHID

Pilihan Editor: Polisi Tembak Polisi Nyaris Terjadi Saban Tahun Sejak 2019, Berikut Kejadian 5 Tahun Terakhir